Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Dana Pemilu 2024 Capai Rp 110,4 Triliun, Jokowi: Saya Minta Didetailkan Lagi

Total Dana Pemilu 2024 Rp 110,4 triliun, kata Presiden Jokowi, masing-masing dari KPU mengajukan Rp 76,6 triliun, sedang Bawaslu Rp 33,8 triliun.

10 April 2022 | 19.41 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. BPMI Setpres

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dana Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 membutuhkan Rp 110,4 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi meminta kepada KPU dan Bawaslu agar mendetailkan kebutuhan anggaran tersebut.

“Saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik,” ujar dia di rapat terbatas yang disiarkan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad sore, 10 April 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari total Rp 110,4 triliun, kata Jokowi, masing-masing dari KPU mengajukan Rp 76,6 triliun, sedang Bawaslu Rp 33,8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Perlu dipersiapkan secara bertahap,” katanya.

KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik Jokowi pada Selasa, 12 April 2022. Jokowi meminta usai dilantik nanti, semuanya harus segera bekerja dan mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas persiapan-persiapannya. Agar Pemilu dan Pilkada yang belum pernah memiliki pengalaman serentak itu betul-betul dipersiapkan dengan matang,” tutur dia.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta agar penyelesaian payung hukum dan regulasi yang dibutuhkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 segera dilakukan. “Ini saya minta agar Pak Menkopolhukam (Mahfud Md) komunikasi yang intens dengan DPR, KPU dan Bawaslu,” tutur dia.

Dengan begitu, Jokowi berujar, perencanaan programnya bisa lebih didetailkan dan regulasi yang sudah disusun ini tidak multitafsir. “Dan tidak menimbulkan perselisihan di lapangan,” kata dia.

Baca: Pilkada Serentak 2024, Jokowi Minta 101 Penjabat Kepala Daerah Segera Disiapkan

Catatan koreksi:
Berita ini telah mengalami perubahan judul pada Minggu 10 April 2022 pukul 19.50 karena ada salah tulis

Moh. Khory Alfarizi

Moh. Khory Alfarizi

Menjadi wartawan Tempo sejak 2018 dan meliput isu teknologi, sains, olahraga hingga kriminalitas. Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, program studi akuntansi. Mengikuti program Kelas Khusus Jurnalisme Data Non-degree yang digelar AJI Indonesia pada 2023.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus