Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ‘cawe-cawe’ dalam Pemilu 2024 tidak pas dan berlebihan. Apapun justifikasinya, menurut Kamhar, sikap Jokowi itu tidak bisa dibenarkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Jokowi ihwal 'cawe-cawe' dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 justru sudah sangat benar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kamhar mengatakan argumentasi Jokowi bahwa ‘cawe-cawe’ dilakukan demi bangsa dan negara merupakan ekspresi psikologi RI 1 tersebut yang merasa punya kemampuan lebih memadai. Padahal, kata Kamhar, kenyataannya tidak demikian.
“Pak Jokowi overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya,” kata Kamhar seperti dikutip Tempo, Selasa, 30 Mei 2023.
Ia turut menyoroti kepemimpinan Jokowi selama dua periode, namun belum mampu menunaikan janji-janji kampanyenya. Kamhar menyebut sejumlah aspek di bidang pemerintahan juga melambat bahkan mundur dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
“Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api,” kata dia.
Gerindra bela Jokowi
Sementara Habiburokhman menilai pernyataan Presiden Jokowi ihwal 'cawe-cawe' dalam Pilpres 2024 justru sudah sangat benar. Menurut dia, Jokowi adalah warga yang punya kepentingan bagi Indonesia di masa depan.
Jokowi, disebut Habiburokhman, sudah menunjukkan kinerja yang baik selama dua periode. Dia menyebut Jokowi ingin prestasinya selama 10 tahun memimpin itu terus dilanjutkan.
“Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia menjelaskan, Jokowi punya aspirasi dan hak politik yang kerap disebut ‘cawe-cawe’ itu. Kendati demikian, ia menyebut ‘cawe-cawe’ ini mesti ditunaikan tanpa melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya: Jika intervensi yang dilakukan terlalu jauh…
Jika intervensi yang dilakukan terlalu jauh, kata dia, maka hal tersebut bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. “Aturan ada, institusi penegakan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar,” kata anggota DPR Komisi Hukum tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia pun menyebut aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.
“Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Jumat, 21 April 2023.
IMA DINI SHAFIRA | MIRZA BAGASKARA | BUDI SETYARSO
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
