Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta akan mendukung program-program prioritas Pramono Anung - Rano Karno setelah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur bulan depan. Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyebut salah satu program yang disokong oleh dewan adalah kebijakan sekolah swasta gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Khoirudin mengatakan DPRD tengah mengebut proses revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. “Sekarang belum bisa dilaksanakan sebelum perda pendidikannya selesai,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini di DPRD Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Khoirudin, paling tidak setelah regulasinya selesai, Pemprov terlebih dahulu bisa menjalankan proyek percontohan atau pilot project sekolah swasta gratis. Tujuannya untuk melihat kelebihan dan kekurangan regulasi ini. “Saya sudah komunikasi dengan tim transisi, paling tidak ada piloting. Kalau belum bisa seluruhnya dilaksanakan,” katanya.
DPRD Jakarta menggunakan Pansus Pendidikan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) program sekolah swasta gratis. Dewan menargetkan perubahan peraturan itu rampung sebelum tahun ajaran baru 2025.
Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Besaran nilai rancangan KUA-PPAS 2025 yang disetujui adalah Rp 91,1 triliun untuk beberapa program prioritas termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Salah satu fokus sektor pendidikan dalam KUA-PPAS 2025 mencakup program sekolah swasta gratis. Kebijakan sekolah gratis mulai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) swasta di Jakarta akan terealisasi pada Juli 2025.
Program sekolah swasta gratis tak hanya bebas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran melainkan juga kebutuhan peralatan peserta didik. Kendati demikian, tak semua sekolah swasta di Jakarta akan digratiskan oleh pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo sebelumnya menjelaskan bahwa sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya. Tingkatan atau klaster dari sekolah-sekolah swasta tersebut pun dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5.
Purwosusilo mengatakan, sekolah swasta yang akan menjadi target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3. Sementara klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elite tidak termasuk dalam program ini. Lebih detail Purwosusilo menjabarkan, dari sekolah swasta yang menjadi target, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk dalam program sekolah gratis.
Adapun kriterianya antara lain, bersedia bekerja sama dengan pemerintah dalam program sekolah gratis. Lalu menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat selama 3 tahun terakhir tanpa terputus.
Kemudian peserta didik ber-NIK DKI Jakarta, jumlah peserta didik minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS. Selain itu telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.
