Beramai-ramai Mengkritik Pelibatan Koruptor

Saat ini KPK tengah menjaring para koruptor untuk dilibatkan dalam agenda pendidikan antikorupsi. Dari 50 narapidana korupsi yang sempat terjaring, saat ini mengerucut menjadi tujuh orang.

Sesuai dengan rencana, KPK akan merekam testimoni para narapidana korupsi itu. Testimoni mereka nantinya dijadikan materi penyuluhan antikorupsi kepada penyelenggara negara dan masyarakat.

Lobi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 5 Agustus 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Menurut Busyro, program pendidikan antikorupsi semacam ini belum pernah tercetus di era kepemimpinannya. Ia menganggap pelibatan koruptor justru seolah-olah menimbulkan kesan bahwa mereka sebagai korban. Padahal mereka bagian dari kejahatan elite yang didominasi oleh mafia peradilan, mafia politik, hingga produk dari demokrasi yang transaksional.

Pengurus Pusat Muhammadiyah itu menilai pelibatan koruptor ini merupakan bagian dari kemunduran kerja-kerja KPK. Rentetan kemunduran kerja-kerja KPK itu dimulai dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019, alih status pegawai aparat sipil negara, penyingkiran pegawai KPK yang berintegritas, hingga rencana memberi panggung kepada narapidana korupsi.

Senada, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, berpendapat bahwa keputusan memberi panggung kepada terpidana korupsi berpotensi menghambat pengembangan kasus yang sedang ditelusuri oleh penyelidik. "Jangan lupa 18 tahun kedaluwarsa. Pas yang bersangkutan lagi story telling, kasusnya masuk penyidikan baru, bubar itu story telling," kata Saut.

Saut menilai keputusan tersebut merupakan bentuk salah kaprah KPK dalam memahami tugas pokok sebagai pemberantas korupsi. Padahal tugas KPK bukan membagikan pengalaman pahit narapidana korupsi. Pengalaman masing-masing koruptor itu biarlah menjadi milik masyarakat lewat pemberitaan di media massa. “Pengalaman koruptor juga tidak dapat menjamin perilaku korup di Indonesia dapat teratasi.”

Saut mengingatkan bahwa program testimoni koruptor tersebut bisa menjadi ajang pembenaran mereka. Ia menceritakan pengalamannya menghadiri sebuah forum yang dihadiri oleh kepala daerah bekas terpidana korupsi. Forum tersebut justru menjadi ajang pembenaran bahwa kepala daerah tersebut tidak bersalah.

Guru besar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyebutkan pelibatan koruptor dalam gerakan antikorupsi justru hendak mengkerdilkan definisi kejahatan korupsi yang luar biasa menjadi biasa saja. Ini ditambah dengan rentetan pemberian remisi kepada koruptor yang diberikan oleh pemerintah.

"Logikanya berantakan, karena kalau mereka menjadi penyuluh, untuk bagian apanya? Kalau testimoni kejahatan korupsi, justru ngajari namanya," kata Zainal.

Menurut Zainal, konteks penyuluh dan penyintas bisa digunakan untuk kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba. Karena pengguna narkoba bisa ditempatkan sebagai korban. Tapi berbeda dengan koruptor, mereka tidak bisa masuk kategori sebagai korban atau penyintas. Sebab, koruptor merupakan pelaku aktif yang melakukan kegiatan penyelewengan uang dan kekuasaan negara.

Zainal juga menyebutkan bahwa program tersebut sangat ironis karena KPK selama ini memperlakukan pegawainya tidak semestinya. Ia mencontohkan nasib 75 pegawai KPK yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan. "Di mana logikanya, ketika pegawai KPK dianggap seperti iblis yang tidak mungkin diperbaiki, tapi koruptor bisa diperbaiki," kata Zainal.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menguatkan pendapat Zainal dan Busyro. Asfinawati mengatakan persoalan korupsi terjadi di ranah struktural negara, sehingga pendekatan psikologis melalui testimoni koruptor sangat tidak masuk akal. "Jangan-jangan ini hanya menjadi salah satu alasan pemberian remisi bahwa narapidana tersebut telah berubah dan berbuat baik," kata Asfinawati.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan banyak kejanggalan dari gerakan ini, dimulai dari kedatangan KPK di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Ia mengatakan semestinya pencegahan korupsi mengarah ke masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi.

"Bukan kepada orang yang sedang menjalani masa pemidanaan," kata Kurnia.

Kurnia menilai program tersebut menjadi tanda kemunduran kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi adanya pelabelan koruptor sebagai agen antikorupsi atau penyintas antikorupsi. Ia menyebut langkah pelibatan narapidana korupsi itu sangat konyol lantaran para koruptor tersebut masih menjalani masa pemidanaan. "Ketika KPK dulu banyak menggunakan tuntutan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, itu menandakan KPK tidak memberi tempat bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan. Tapi justru hari ini, yang masih menjalani pemidanaan, akan diberi label agen antikorupsi," ujar Kurnia.

AVIT HIDAYAT