Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memilih untuk mengabaikan pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri mengatakan, pernyataan tersebut tidak berdasar untuk ditanggapi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pernyataan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Sidik tersebut tidak layak untuk ditanggapi, karena merupakan pernyataan pribadi, bukan mewakili keseluruhan koalisi. "Jadi no comment saja," kata Mabruri, saat dihubungi Rabu, 1 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mabruri melanjutkan, PKS belum menentukan sikap resmi ihwal langkah politik ke depan, apakah bergabung dengan koalisi pemerintahan, atau tetap menjadi partai di luar pemerintahan.
Sebelumnya, Ahmad Syaikhu menjelaskan sikap politik PKS ke depan. Dia mengatakan, sebagai Presiden PKS, dirinya dan jajaran akan mengikuti dan menghormati apapun keputusan Majelis Syura, termasuk soal penentuan posisi politik partai.
Bagi PKS, berada di luar atau di dalam pemerintahan tidak menjadi hal yang harus dipersoalkan. Apalagi posisi PKS selama satu periode terakhir ini merupakan partai yang berada di luar pemerintahan. "Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu.
Adapun Partai Gelora menilai jika PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.
Mahfuz juga mengungkap, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, kata Mahfuz, PKS memberikan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Mahfuz juga menyebut, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
Dihubungi terpisah, Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak mempersoalkan bergabung atau tidaknya PKS ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, keputusan menerima atau menolak adalah hak prerogratif Prabowo sebagai Presiden terpilih.
Herzaky hakulyakin jika keputusan Prabowo adalah keputusan yang paling objektif, karena diambil dengan memerhatikan segala aspek, termasuk pandangan seluruh Ketua Umum partai di koalisi. "Jadi kami serahkan pada Pak Prabowo soal seperti ini," ujarnya.
Partai Demokrat, menjadi salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden 2024. Bersama dengan delapan partai lainnya, yaitu Partai Gerindra; Golkar; PAN; PBB; Partai Garuda; Partai Gelora; PSI; dan Prima dibentuk koalisi dengan nama Koalisi Indonesia Maju.
Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum, 20 Maret lalu. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan torehan 96.214.691 atau 58,6 persen suara nasional. Di susul pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan torehan 40.971.906 atau 24,9 persen; dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., yang meraih 27.040.878 atau 16,7 persen suara nasional.
ANDI ADAM FATURAHMAN | YOHANES MAHARSO JOHARSO
Pilihan Editor: Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
Foto 
