Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Sukamta menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Suriah pasca konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Konflik berkepanjangan di negara tersebut telah menyebabkan lebih dari 500 ribu korban jiwa dan jutaan orang terlantar. Fraksi PKS memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi I DPR ini menilai pengakuan resmi terhadap pemerintahan baru Suriah sangat penting untuk mempercepat rekonsiliasi nasional.
"Pengakuan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam mendorong dialog lintas kelompok yang inklusif," kata Sukamta dalam pesan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 23 Desember 2024.
Selain rekonsiliasi politik, Sukamta juga menyoroti pentingnya bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dasar yang hancur akibat konflik. Menurut laporan Bank Dunia, biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai US$ 250 miliar.
"Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah," ujar dia.
Menurut Doktor lulusan Inggris ini, peningkatan bantuan bagi pengungsi Suriah sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh jutaan rakyat dan pengungsi Suriah. Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan solidaritas melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan yang lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional.
“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terdampak langsung oleh perang,” ujar dia.
Anggota DPR asal daerah pemilihan D.I. Yogyakarta ini juga mengingatkan Indonesia harus terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, yakni menjadi pelopor perdamaian dunia dengan pendekatan yang inklusif untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut di Suriah.
Pilihan editor: Kata Waka Banggar DPR dan PDIP Soal Kebijakan PPN 12 Persen
Foto 
