Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Mantan pengurus PKB di daerah berkonsolidasi di grup WhatsApp Majelis PKB.
Di tiap wilayah, ada koordinator yang menggerakkan muktamar luar biasa PKB.
Muhaimin Iskandar disebut mencoba merangkul kader yang mendukung muktamar luar biasa PKB.
PESAN berupa tautan berita online masuk ke grup WhatsApp “Majelis PKB” pada Kamis pagi, 15 April lalu. Isinya informasi tentang rencana muktamar luar biasa Partai Kebangkitan Bangsa yang diklaim didukung oleh lebih dari seratus pengurus wilayah dan pengurus cabang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari, salah satu penghuni grup itu. Dia lalu membalas pesan yang masuk ke telepon selulernya. “Mantap saudaraku,” tulis Ahmad semenit setelah tautan berita itu masuk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ahmad, grup itu sengaja dibuat oleh kader PKB yang kecewa terhadap kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dia pun tak menyangkal jika grup itu disebut menjadi sarana konsolidasi pengurus di daerah untuk mendorong muktamar luar biasa. Baru dibikin sekitar sebulan lalu, Majelis PKB kini beranggota sekitar seratus kader. Sebagian di antaranya pengurus yang dilengserkan oleh Muhaimin meskipun masa jabatan mereka masih tersisa beberapa tahun.
Pada Sabtu, 6 Maret lalu, Muhaimin membuka pelaksanaan Musyawarah Cabang Dewan Pengurus Cabang PKB serentak se-Jawa Tengah. Di sejumlah daerah, proses penentuan kepengurusan cabang tak melalui usul dari bawah. Di Kota Tegal, misalnya, musyawarah cabang untuk menghasilkan kepengurusan baru digelar tanpa memperhatikan usul pengurus ranting--setingkat kecamatan--dan pengurus cabang, setingkat kabupaten/kota.
Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tegal Ansori Azizi mengatakan musyawarah cabang semestinya menjaring usul dari tingkat ranting dan cabang. Namun, menurut dia, yang terjadi adalah kepengurusan ditentukan oleh pusat. Ansori mengklaim mendapat dukungan dari bawah untuk maju kembali menjadi Ketua Dewan DPC PKB Tegal. Tapi namanya lenyap dari kepengurusan.
Kecewa terhadap Muhaimin, Ansori pun bergabung dengan grup Majelis PKB. Dia mengaku diajak oleh kader yang juga menginginkan digelarnya muktamar luar biasa. Untuk mengegolkan tujuan itu, kata Ansori, setiap kader diberi tugas berkonsolidasi di wilayah yang ditentukan. Ansori didapuk sebagai koordinator Keresidenan Pekalongan yang meliputi sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Tugasnya mengajak kader partai di wilayah itu mendukung muktamar luar biasa.
“Kami bergerak dengan senyap. Pelan tapi pasti, muktamar luar biasa ini bisa jadi.”
Ansori Azizi, Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tegal
Wilayah lain juga memiliki koordinator. Ahmad Zamakhsyari, contohnya, menjadi koordinator muktamar luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Namun Ansori enggan menyebutkan nama koordinator di daerah lain. Ia juga mengklaim gerakan mendongkel Muhaimin tak hanya didukung kader di daerah atau yang telah berada di luar kepengurusan, tapi juga oleh pengurus aktif. Sebagian di antara mereka adalah kepala daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Namun Ansori memastikan mereka tidak akan menyuarakan dukungan terhadap muktamar luar biasa di muka publik. Ada potensi mereka dicopot dari jabatan masing-masing, bahkan dipecat pengurus pusat, jika ketahuan mendukung muktamar luar biasa. “Kami harus melindungi mereka juga. Jangan sampai mereka malah balik arah menolak MLB (muktamar luar biasa),” ucap Ansori.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Provinsi Banten, Abdul Roji, mengklaim saat ini setidaknya ada 122 pengurus cabang dan 11 pengurus provinsi yang ingin menggelar muktamar luar biasa. Roji mengatakan sejumlah pengurus bahkan tak perlu diajak dan langsung mendukung gerakan muktamar luar biasa. “Ada kesamaan untuk membuat PKB kembali ke marwahnya,” kata Roji.
Di Sulawesi Selatan, mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Jeneponto, Andi Mappatunru, mengatakan telah berkonsolidasi dengan sebelas pengurus kabupaten dan kota di wilayah itu yang juga menginginkan muktamar luar biasa digelar. Sebagian dari mereka juga dilengserkan Muhaimin dari kepengurusan. Andi, yang menjadi kader partai sejak 2004, misalnya, dicopot oleh PKB Provinsi Sulawesi Selatan meskipun jabatannya masih tersisa satu tahun lagi. Bahkan dia tak diberi tahu PKB menggelar musyawarah cabang secara serentak.
Mantan Ketua DPC PKB Sinjai, Muhammad Amir Timbang, yang juga diganti berdasarkan musyawarah cabang, meyakini muktamar luar biasa bisa segera digelar. Ia mengaku sudah mengirimkan surat kepada Muhaimin yang isinya menolak kepengurusan baru. Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum akibat kehilangan jabatannya. Namun surat tersebut tak kunjung dibalas.
Amir dan para pengurus lain juga mempersoalkan permintaan upeti dari pengurus pusat terhadap mereka yang maju sebagai calon kepala daerah. Hal senada disampaikan mantan Wakil Bupati Karawang yang juga mantan Ketua PKB wilayah itu, Ahmad Zamakhsyari. “Sekarang PKB benar-benar untuk cari uang, berbeda sekali dibanding zaman Gus Dur,” tutur Amir. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur salah satu pendiri partai dan mantan Ketua Dewan Syura PKB.
Menghalau arus muktamar luar biasa, Muhaimin Iskandar disinyalir mencoba merangkul kader yang merancang gerakan tersebut. Pada akhir Maret lalu, Ahmad Zamakhsyari mengaku bertemu dengan Muhaimin di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Widya Chandra, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ahmad menyampaikan keluhan dari kader di daerah lantaran dipecat secara sepihak.
Kepada Ahmad, Muhaimin mengatakan perubahan kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang bertujuan memperbaiki partai. Ahmad mengaku ditawari jabatan di tingkat pusat. Ia pun sempat diiming-imingi mendapat bantuan berbisnis. Namun Ahmad menolak tawaran tersebut. Dia meyakini muktamar luar biasa bakal terlaksana cepat atau lambat.
Menurut sejumlah pengurus PKB, Muhaimin juga menghentikan sementara musyawarah wilayah dan cabang meskipun ada sejumlah daerah yang belum memiliki pengurus baru. Dewan Pimpinan Pusat PKB juga menginstruksikan kepada semua pengurus agar tak merespons pertanyaan jurnalis tentang isu muktamar luar biasa. Pesan ini pun sampai ke pengurus daerah.
Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo. Namun ia mengutus Wakil Bendahara Umum Bambang Susanto untuk memberikan penjelasan. Bambang menyatakan tak pernah ada pembicaraan antara Muhaimin dan Ahmad Zamakhsyari. “Saya pastikan enggak pernah ada,” ucapnya. Bambang pun menuding mereka yang mengembuskan muktamar luar biasa adalah pihak yang kalah dalam pertarungan politik di daerah. Adapun kakak Muhaimin yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, membantah adanya gejolak di berbagai wilayah. “Tidak ada itu,” ujarnya dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 9 April lalu.
DEVY ERNIS, HUSSEIN ABRI DONGORAN, DIDIT HARIYADI (MAKASSAR)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo