Gerindra Lebih Baik di Luar Pemerintah

TAK lagi berstatus calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno tetap berkeliling menemui pendukungnya. Jumat sore, 19 Juli lalu, misalnya, dia bertemu dengan kelompok perempuan di Bekasi. Selain menyapa konstituennya, Sandi menjelaskan soal rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ditemui Tempo di Rumah Siap Kerja, organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan anak muda mendapatkan pekerjaan, Sandi menjelaskan proses rekonsiliasi dan sikapnya tentang koalisi dengan pemerintah.

Banyak pendukung Prabowo-Sandi kecewa soal pertemuan di moda raya terpadu (MRT)....

Wajar kalau mereka marah. Mereka berjuang habis-habisan untuk kami. Saya sudah berkeliling dan bertemu dengan hampir semua simpul relawan yang besar, ulama, emak-emak, juga milenial. Mereka bertanya, kenapa harus ketemu Jokowi. Saya jelaskan bahwa ada kepentingan yang lebih besar, bangsa dan negara. Ada juga yang mempertanyakan, kenapa kami tidak ke Mahkamah Internasional. Saya bilang tahapan pemilu sudah selesai. Mahkamah Internasional tak mengadili sengketa pemilihan presiden. Mereka perlu didengarkan dan diyakinkan.

Kenapa Prabowo akhirnya mau berekonsiliasi dengan Jokowi?

Yang menjadi pemicu utama itu adalah korban dalam kerusuhan. Begitu korban jatuh, beliau menggerakkan semua jalur komunikasi dengan ketemu Pak Jusuf Kalla, ngobrol dengan Pak Luhut. Prabowo tak mau ada lagi korban jatuh.

Proses rekonsiliasi terjadi karena peran Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan?

Banyak yang menawarkan membuka jalan: Pak Wiranto, Pak JK, dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi inilah yang paling bisa menjawab apa yang diinginkan Pak Prabowo. Konkret.

Apa yang diminta Prabowo?

Melepas mereka yang ditahan serta menyetop kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh nasional. Kami melihat penangkapan pendukung Prabowo-Sandi ikut menambah kekisruhan. Ada alasan untuk terus menggelar aksi. Melalui Dasco (Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gerindra), kami mengusulkan penangkapan dihentikan dan mereka yang ditangkap dilepaskan. Tentu, kalau ada kasus hukumnya, silakan diproses. Kami berterima kasih karena pesan itu akhirnya sampai ke Presiden dan dipenuhi.

Ada pembicaraan soal pembagian posisi di kabinet dan legislatif?

Yang berkembang kan terjadi bagi-bagi kursi. Tidak seperti itu. Bahkan belum ada pembicaraan bahwa kami sudah pasti berkoalisi.

Kami mendapat informasi, Anda ditawari jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Itu cuma bunga-bunga dari pembicaraan yang konkret dari deeskalasi. Kami tidak pernah berpikir soal bagi-bagi kursi. Sudah saya utarakan berulang kali ke Prabowo, peran Gerindra yang strategis itu lebih baik ada di luar pemerintah. Kami bisa menjadi mitra yang bersahabat, konstruktif, kritis, dan loyal. Kalau semua nyebur ke pemerintahan, siapa yang mengawasi?

Kabarnya, Anda tak mau dibohongi soal posisi menteri.

Makanya saya tidak mau dengar (tawaran menteri). Daripada berharap, malah enggak kejadian. Saya bukan politikus yang mencari jabatan.

Anda sepertinya enggan berkoalisi dengan pemerintah?

Saya tidak mengerti bagaimana nanti kalau tidak ada oposisi. Coba kita lihat pidato Presiden. Mana isu pemberantasan korupsi? Apalagi sekarang civil society melemah. Siapa yang mau ngomong kalau bukan Prabowo? Bagaimana Prabowo bisa berbicara kalau dia ada di sisi pemerintah? Demokrasi akan lebih kuat kalau ada oposisi. Lagi pula, platform kami dengan 01 (Jokowi-Ma’ruf) cukup berbeda.

Sejumlah kader Gerindra sepertinya berminat berkoalisi dan mendapat posisi menteri.

Sangat manusiawi. They are going after power. Keputusan akhir ada di Pak Prabowo. Pendapat pribadi saya, rakyat butuh oposisi. Kami punya 68 juta suara pendukung yang harus dirawat.