Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan peta politik pencalonan kepala daerah dari partai beringin berpeluang berubah, setelah Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari jabatan ketua umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perubahan peta dukungan politik Pilkada 2024, menurut dia, masih sangat dinamis sebelum adanya penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Segala sesuatunya baru bisa dipastikan setelah mendaftar di KPU," kata Maman saat ditemui Tempo di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa, 13 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, Ia melanjutkan, bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), partai beringin berupaya tak mengubah peta pencalonan di sejumlah wilayah strategis, salah satunya Jakarta.
Alasannya, penentuan calon di pilkada Jakarta tidak hanya diputuskan oleh Partai Golkar seorang, tapi diambil berdasarkan keputusan koalisi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
"Tentunya kami berpegangan juga dengan proses mekanisme yang ada di koalisi. Jadi soal berubah dan tidak, itu mahfum," ujar Maman.
Peluang berubahnya peta politik pencalonan pada pilkada 2024 ini, mulanya dinyatakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pada Ahad, 11 Agustus 2024 kemarin.
Ia mengatakan, dinamika politik dalam skala pemilihan Gubernur cenderung sarat dengan scenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan pilkada skala Kabupaten/Kota yang menunjukkan representasi politik daerah.
"Indikasi (peta politik pencalonan) ini ada karena skenarionya libatkan kekuasaan," kata Hasto.
PDIP, kata dia, memang membangun kerja sama politik dengan Partai Golkar di pilkada 2024. Namun, Hasto tak merinci di mana saja kerja sama politik kedua partai ini dilakukan.
Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan peluang perubahan peta pencalonan di pilkada, memang bisa terjadi setelah Airlangga memutuskan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Usep menjelaskan, perubahan dapat terjadi apabila Ketua Umum baru menarik dan menekan surat keterangan (SK) rekomendasi bagi bakal calon untuk maju di pilkada.
"Akan tetapi, untuk skala pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, peluangnya kecil karena keputusan diambil oleh KIM, bukan hanya Golkar," kata Usep.
Foto 
