Hari Perempuan Internasional, Megawati Raih Doktor Honoris Causa

Perbesar

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani, menyampaikan pidatonya dalam Penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas merekomendasikan kepada semua kadernya untuk mengamankan, menjaga dan menyukseskan keputusan Ketua Umum PDIP. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Megawati dianggap sebagai orang yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indoneaia Raya.

“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Gubernur IPDN Ermaya Suradinata dalam keterangan tertulis di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 7 Maret 2018.

Baca juga: Megawati Kembali Terima Doktor Honoris Causa dari Korea

Menurut Ermaya, Megawati benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran kabinet gotong royong bekerja dengan tenang karena beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting. Namun pada saat bersamaan, Megawati tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan.

"Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan tersebut sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu,” kata Hasto.

Hasto mengatakan saat menjabat sebagai presiden, Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote," ujar Hasto.

Megawati sudah menerima enam Gelar Doktor Honoris Causa, yaitu dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang, pada 2001; Moscow State Institute of International Relation, Rusia pada 2003; Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel pada 2015; Universitas Padjadjaran pada 2016; Universitas Negeri Padang pada 2017; dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel pada 2017.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini