Idham Samawi: ”Aib Pemerintah, Aib Kami Juga”

PEKAN lalu, Muhammad I-dham Samawi sulit tidur. Sentilan Wa-kil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut ada bupati yang menggelembungkan data jumlah pengungsi korban gempa Yogyakarta membuatnya gelisah. Dia sampai tiga kali menggelar rapat khusus dengan para punggawanya di pendapa Kabupa-ten Bantul. ”Salah satu agendanya membahas tuduhan Wakil Presiden,” -katanya.

Rampung rapat, dia langsung ber-kirim surat kepada Wakil Presiden. ”Mudah-mudahan Kamis sudah di-terima di Jakarta,” kata Idham, Rabu pekan lalu. Kepada Syaiful Amin dari Tempo, yang menemuinya, bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan simpang-siurnya data korban gempa. Berikut petikannya:

Mengapa ada perbedaan data jumlah pengungsi antara Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Anda?

Semestinya tidak ada perbedaan. Kami menghitung jumlah pengungsi dengan melibatkan aparat peme-rintah di tingkat rukun tetangga-, yang kemudian diverifikasi oleh apa-rat di tingkat dukuh, lalu lurah dan camat. Setelah itu baru sampai ke bupati.

Berapa sebetulnya jumlah korban gempa di Bantul?

Saya tidak hafal.

Benarkah jumlah pengungsi yang Anda laporkan mencapai 97 persen dari total penduduk Bantul?

Begini. Ada dua kategori korban gempa. Pertama, mereka yang memang bermukim di Kabupaten Bantul dan mereka yang tercatat secara administratif sebagai penduduk Bantul. Misalnya, santri di pondok pesantren atau mahasiswa yang indekos di Bantul. Mereka jelas tidak terdaftar se-bagai penduduk Bantul, padahal ada juga yang menjadi korban gempa.

Jadi, data pengungsi yang Anda la-porkan bisa saja tidak akurat?

Pendataan awal dilakukan ketika kondisi masih sangat mencekam, tiga atau empat hari setelah gempa. Gempa susulan masih terjadi, listrik- masih mati. Saya jelas tidak bisa me-lakukan verifikasi dalam waktu terbatas. Selain itu, ada juga masalah kri-teria penerima dana jaminan hi-dup yang masih rancu. Tidak jelas apakah dana ini hanya bisa diterima peng-ungsi atau semua korban yang terkena dampak gempa. Akhirnya, saya masukkan semuanya.

Bagaimana dengan pendataan ru-mah yang akan mendapat dana rekonstruksi?

Kami mengirim tim yang langsung mendatangi warga secara door to door untuk mengisi formulir tentang kerusakan rumah. Pendataan kami lakukan sambil membagikan dana jamin-an hidup.

Beberapa bulan lagi musim hujan. Apa yang Anda lakukan agar warga tidak lagi hidup di tenda-tenda?

Kami membantu sebisanya. Setiap RT mendapat Rp 1 juta untuk membeli gedhek. Pemerintah Provinsi Yogyakarta juga membantu 400 ribu batang bambu. Harapan kami, warga bisa menempati rumah secara da-rurat. Setiap kelurahan kami bantu Rp 20-90 juta, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk dan bobot ke-rusakan.

Anda siap diperiksa Badan Peng-awasan Keuangan dan Pembangunan?

Sangat siap. Selama ini, setiap bantuan yang masuk selalu didata. Begitu juga dengan penggunaannya. Setiap saat selalu di-up date. Laporan kami bisa diakses siapa pun via website.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menu-ding ada bupati yang mengipasi de-monstrasi warga?

Saya tidak ada komentar. Yang jelas pemerintah Kabupaten Bantul- adalah bagian dari pemerintah Ne-gara Kesatuan Republik Indonesia. Aib pemerintah pusat adalah aib kami juga. Saya hampir setiap hari menghadapi demonstrasi lembaga swadaya masyarakat maupun warga yang menuduh saya tidak berpihak pada rakyat.

Anda sudah mengirimkan surat ke Wakil Presiden. Apa isinya?

Ya, saya menulis kepada Bapak Wakil Presiden, saya menjelaskan tentang semua hal. Meski tidak menyebut nama, tapi beliau menyebut Bupati Bantul yang berkaitan dengan data.