Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Indra Bambang Utoyo Khawatir Politik Uang Merebak di Munas Golkar

Menurut Indra Bambang Utoyo, indikasi terjadinya politik uang juga berlangsung pada Munas Golkar 2016 di Bali.

2 Desember 2019 | 15.56 WIB

Politikus senior Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Perbesar
Politikus senior Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Putri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta-Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengkhawatirkan terjadinya politik uang di Munas Golkar. Indra menilai transaksional semacam ini semakin rawan terjadi jika syarat 30 persen dukungan dalam pencalonan ketua umum dilakukan melalui surat.

"Malah dengan surat dukungan itulah politik uang berjalan. Waktu dapatkan surat dukungan, jelas, pasti ada. Saya enggak mau nuduh, tapi pengalaman dari dulu," kata Indra seusai mengembalikan formulir pendaftaran caketum di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 2 Desember 2019.

Indra berujar para pemilik suara di munas biasanya akan menetapkan harga tertentu untuk memberikan dukungannya kepada salah satu calon. Menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak Munas Golkar pada 2016. Indra mengaku melihat indikasi politik uang semacam ini akan terulang kembali. "Terulang kembali, saya yakin," kata dia.

Indra menuturkan sudah mengkritik hal ini sejak 2016 saat Golkar menggelar munas di Bali. Ketika itu, mereka juga berdebat ihwal mekanisme penetapan syarat 30 persen dukungan. Tujuh bakal caketum, termasuk Airlangga Hartarto, kata Indra, menginginkan proses pemberian dukungan melalui pemilihan tertutup. Hanya Setya Novanto yang menginginkan pemberian syarat dukungan secara terbuka.

Indra memprotes ketika belakangan ini Airlangga malah menginginkan mekanisme pemberian syarat dukungan secara terbuka. Menurutnya, mekanisme itu hanya akan menguntungkan Airlangga sebagai inkumben. "Tiga hari kami harus kumpulkan 30 persen, siapa yang bisa? Enggak akan mungkin. Yang mungkin, ya, cuma ketum, sudah keliling kok, dan ini menurut saya tidak adil," ujarnya.

Indra pernah menjadi bakal calon Ketua Umum Golkar di Munas Bali pada 2016. Namun ketika itu dia tak berhasil mendapatkan 30 persen dukungan. Indra mengaku tak masalah jika di munas kali ini pun dia cuma mendapat sedikit dukungan. Politikus senior beringin ini hanya ingin pemilihan berjalan demokratis. "Bagi saya yang penting pemilihan ini berjalan demokratis. Saya dapat satu dua tiga enggak ada problem," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus