Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20 ribu warga adat dan lokal akibat pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mereka, kata Rupang, merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan sebelum adanya rencana pembuatan Ibu Kota Negara tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi 260 ribu hektare (total luas wilayah IKN) ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga," ujar Rupang dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa, 15 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rupang menerangkan, saat ini 40 persen dari total wilayah IKN sudah ditempati oleh warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementrian ATR/BPN.
"Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis terhadap 53 kampung (di sekitar IKN). Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya," kata Rupang.
Sementara itu juru kampanye hutan dan kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan. Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana.
"Pemeirntah menegasikan lahan itu tanah tidak bertuan. WALHI mengungkapkan bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon Ibu Kota ini," kata Uli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerangkan pihaknya tidak akan memakai seluruh wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari total 256 ribu hektare luas wilayah tersebut, Jokowi mengatakan pihaknya hanya akan menggunakan sekitar 50 ribu hektare atau sekitar 30 persennya untuk dibangun pusat pemerintahan.
"Sisanya yang 200 ribu hektare itu akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan diperbaiki," ujar Jokowi.
Jokowi menerangkan, pembangunan gedung pemerintahan di IKN juga akan mengikuti kontur tanah yang bergelombang di Kalimantan Timur. Selain itu, area tepian sungai juga bakal dibuat senatural mungkin.
Jokowi juga berkomitmen memperbaiki dan merehabilitasi ekosistem hutan yang rusak di sekitar IKN. Sehingga, proses pembangunan Ibu Kota baru diklaim tidak akan merusak lingkungan sekitar.
"Yang pertama kami bangun di sana adalah fasilitas nursery (persemaian), tempat pembibitan pohon yang produksinya setahun kurang lebih 20 juta bibit atau benih," kata Jokowi.
M JULNIS FIRMANSYAH
Foto 
