Program Makan Bergizi Gratis di Pariaman Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Sumatera Barat, Riky Falantino, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di kota itu dihentikan sementara sambil menunggu wadah tempat makanan permanen tiba. Sebab, kata dia, selama uji coba pihak terkait menggunakan wadah sekali pakai yang menimbulkan sampah sehingga berdampak pada lingkungan.

“Arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa mulai Senin makan bergizi untuk sementara diundur dulu sampai ompreng datang di satuan pelayanan kami, karena boks yang digunakan kemarin dapat menimbulkan dampak lingkungan terkait sampah,” kata Riky di Pariaman pada Senin, 13 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan keputusan tersebut diambil oleh BGN sebagai pihak yang menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berdasarkan hasil evaluasi beberapa waktu lalu. Menurut dia, dari evaluasi tersebut, ditemukan adanya masalah baru yang muncul dalam menjalankan program MBG karena menggunakan wadah sekali pakai sehingga terjadi penumpukan sampah.

Riky mengatakan pihaknya saat ini menunggu informasi kelanjutan penyaluran MBG di Pariaman. “Waktu pastinya kapan ompreng itu akan datang dan program ini dimulai kembali, kami belum tahu, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak BGN,” tuturnya.

Setidaknya, sekitar 3.500 siswa dari 12.600 siswa di Pariaman telah menikmati program MBG, yang dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025, dengan menyasar sejumlah sekolah. Menu yang disediakan dalam MBG di Pariaman adalah nasi, ayam goreng, telur, sayur, dan buah yang dikemas dalam kotak plastik.

Salah seorang guru kelas di SDN 17 Kampung Baru, Kota Pariaman, Metia Roza, menyampaikan kekecewaan anak didiknya atas dihentikannya sementara MBG. Sebab, kata dia, siswanya sudah terbiasa disediakan makanan di jam istirahat sejak program MBG dimulai.

“Tadi pagi anak-anak langsung menanyakan soal penghentian ini. Meski telah dijelaskan, tidak dipungkiri ada rasa kecewa dari anak-anak ini,” ujar Metia.

Dia menuturkan pihaknya telah menerima informasi pada Sabtu, 11 Januari 2025, perihal penghentian sementara program MBG karena belum tersedianya wadah makanan permanen.

KLH: Pelibatan Pihak Ketiga Dapat Dukung Pengelolaan Sampah MBG

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan beberapa metode penanggulangan sampah yang ditimbulkan dari program MBG, termasuk dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional untuk pengelolaannya.

Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ade Palguna Ruteka menyebutkan, dari hasil pemantauan sementara terhadap program MBG, sampah yang dihasilkan kebanyakan berupa sisa makanan, kemasan, dan pembungkus nasi.

“Dari hasil pemantauan kami di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada 7 Januari 2025, belum ada kemitraan yang dibangun antara central kitchen (dapur umum) dan pihak ketiga. Pengembangan kemitraan dengan pihak pengolah sampah merupakan hal yang kami rekomendasikan kepada pihak central kitchen,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan sampah makanan dan sampah lainnya adalah dapur umum yang dikontrak menyiapkan dan menyediakan makanan program MBG.

“Sisa makanan yang tidak habis dimakan ditempatkan di dalam food tray, ditutup rapat, dan diikat. Setelah rapi diikat, food tray bekas makan dan sampah makanan yang ada di dalamnya dijemput kembali oleh kendaraan logistik central kitchen untuk dikumpulkan, dipilah, dan ditimbang,” kata dia menjelaskan.

Setelah ditimbang, sampah makanan tersebut dapat diolah dengan metode kompos atau biokonversi lewat Black Soldier Fly (BSF) secara mandiri atau diolah pihak ketiga yang bergerak dalam pengolahan sampah makanan melalui kemitraan.

Untuk sampah yang layak daur ulang, KLH mendorong diserahkan ke bank sampah atau diserahkan pihak ketiga untuk didaur ulang. Sampah residu akan dikirim ke tempat penampungan sementara (TPS) untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Sebelumnya, ditemui di Tangerang Selatan, Senin, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan KLH juga sudah melakukan pengawasan ke beberapa wilayah lain di Indonesia dan berencana menjadikan sejumlah titik sebagai lokus untuk percontohan pengelolaan sampah bagi program MBG.

Pilihan editor: Pengakuan Pj Bupati Tangerang Ihwal Keberadaan Pagar Laut