Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, merespons rilis OCCRP tersebut. Djarot mengakui kalau lima tahun terakhir kasus korupsi memang tinggi di Indonesia. Meski begitu, Djarot enggan mengaitkan andil Jokowi dalam kasus rasuah tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menyatakan tidak berhak untuk membawa-bawa nama Jokowi dalam permasalahan ini. “Saya tidak berhak menanggapi ya. Tapi ini sebagai masukan, baik untuk kita semua. Memang mau jujur lima tahun terakhir tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa,” kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi ini turut menyinggung soal korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Dia menganggap kerugian negara dalam kasus rasuah ini sangat besar namun vonis hukuman terhadap pelaku terkesan ringan.
“Korupsi timah merugikan negara sampai Rp 300 triliun, tapi hukumannya cuma 6 tahun 6 bulan. Jadi tingkat korupsi di Indonesia nilainya fantastis banget, gede banget, terutama terkait pengolahan sumber daya alam,” katanya.
Sementara itu, Jokowi sudah merespons rilis OCCRP tersebut. Ia meminta bukti kalau memang dia dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. "Ya terkorup itu terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja," ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
Jokowi menyatakan saat ini banyak sekali beredar fitnah, framing jahat, serta tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya tanpa ada bukti. "Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu terjadi sekarang ini," kata dia.
Soal dugaan rilis OCCRP bermuatan politis, Jokowi meminta agar itu ditanyakan pada yang membuat pengumuman. Menurutnya, orang bisa memakai kendaraan apapun untuk membuat framing jahat tersebut.
"Ditanyakan saja ke sana. Orang kan bisa memakai kendaraan apapun, bisa pakai NGO, partai, atau ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya, gitu ya," ucap dia menutup wawancara.
Dilansir dari akun resmi X OCCRP, setiap tahun OCCRP mengundang nominasi untuk penghargaan "Person of the Year in Crime and Corruption" (Tokoh Tahun Ini dalam Kejahatan dan Korupsi). “Namun, jumlah nominasi bukanlah suara akhir. Para juri meninjau semua nominasi, tetapi keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan mereka,” tulis akun resmi OCCRP pada Rabu, 1 Januari 2024.
OCCRP tidak lantas menjadikan nominasi lainnya sebagai orang yang tidak lebih korup dibanding Bashar Al-Assad. OCCRP meyakini bahwa nominasi-nominasi lainnya memenuhi syarat sebagai orang korup. “Meskipun begitu, para juri mempertimbangkan skala serta dampak tindakan mereka di tingkat global,” terang OCCRP.
Septia Ryanthie dan Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.