Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menggelar rapat internal mengenai pengelolaan sawit di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Adus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdatangan di depan pintu Istana Negara pada pukul 13.40 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rapat satgas sawit,” kata Airlangga singkat Selasa 9 Juli 2024. Satgas Sawit dibentuk oleh Jokowi pada April 2023, melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Ketua Pengarah Satgas Sawit. Satuan Tugas dibentuk untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit, serta melakukan penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak pada industri kelapa sawit.
Menko Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019–2024 pada Maret 2024, menjelaskan pemerintah terus mengembangkan hilirisasi kelapa sawit. Pemerintah tak hanya akan terkonsentrasi pada ekspor bahan baku, melainkan menghasilkan produk jadi dengan nilai yang lebih tinggi.
Contoh industri kelapa sawit yang saat ini tengah digarap pemerintah adalah mengembangkan biodiesel B40 sebagai alternatif bahan bakar yang berkelanjutan. Pemerintah juga saat ini berfokus menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan berbagai upaya. Contohnya melalui berbagai kebijakan antara lain sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Peraturan Presiden tentang ISPO bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan untuk usaha skala besar serta perkebunan sawit. Kemudian pemerintah turut menggelontorkan dana untuk program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 9,25 triliun untuk luas lahan 331.007 ha. Sebelumnya, pemerintah juga telah meningkatkan jumlah pembiayaan untuk program PSR dari Rp30 juta menjadi Rp 60 juta per ha.
Pada 2023, total produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 56 juta ton dengan realisasi ekspor yang menembus 26,33 juta ton. Tahun lalu, nilai ekspor kelapa sawit mencapai 28,45 miliar dolar AS atau mendekati 12 persen dari ekspor non migas.
Pilihan Editor: Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharap Perkuat Komoditas Sawit
Foto 
