Kampanye di Sekolah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 berkampanye di ruang pendidikan menuai polemik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik putusan itu lantaran kampanye di sekolah bisa melanggar hak-hak konstitusional anak.

“Salah satu ancaman berbahaya bagi anak adalah konten kampanye yang tak sesuai dengan kenyataan, yang berdampak negatif bagi tumbuh-kembang anak dan masa depan anak,” ucap komisioner KPAI, Sylvana, di Jakarta, Selasa, 22 Agustus lalu.

Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 15 Agustus lalu, mengabulkan gugatan terhadap Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk berkampanye. Hanya tempat ibadah yang terlarang total untuk lokasi kampanye.

Baca: Rapuhnya Koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan institusi pendidikan rawan digunakan sebagai alat politik praktis dan mencederai sistem pendidikan. Aparatur sipil negara yang bertugas di institusi pendidikan dapat dimobilisasi untuk mengarahkan dukungan kepada calon tertentu.

Lain halnya dengan pihak yang mengkritik, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedek Huang melihat kampanye di tempat pendidikan bisa menjadi ajang debat para calon presiden dan wakil presiden. Ia menantang para bakal calon presiden beradu gagasan secara terbuka di kampusnya. “Kami siap menguliti isi pikiran capres dan cawapres,” tutur Melki.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan perlu ada pemilahan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye. Lembaga pendidikan tingkat menengah hingga dasar tak semestinya menjadi palagan para calon presiden. "Kalau di kampus, saya kira ada sisi baiknya.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PDI Perjuangan Pecat Budiman Sudjatmiko

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Budiman Sudjatmiko menghadiri deklarasi Gerakan PraBu di gedung Marina, Semarang, 18 Agustus 2023. Antara/Makna Zaezar

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat Budiman Sudjatmiko sebagai kader. Pemecatan ini merupakan buntut dari deklarasinya terhadap calon presiden yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Baca: Untuk Apa Aktivis 1998 Mendukung Prabowo Subianto?

Budiman mengaku telah menerima surat pemecatan dari PDI Perjuangan. “Terima kasih untuk semuanya,” ujar Budiman selepas menerima surat, Kamis, 24 Agustus lalu. Sebelumnya, bekas politikus Partai Rakyat Demokratik ini bertemu dengan Prabowo, Selasa, 18 Juli lalu.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat berkomentar ihwal Budiman yang membelot. Kepada Presiden Joko Widodo, Megawati menyinggung sikap kadernya sebagai fenomena dansa politik. “Saya bilang kepada Pak Jokowi, tahu atau enggak soal dansa? Dansa itu bisa sendiri, berdua, ramai-ramai, atau bisa slow motion, dan bermacam gaya,” kata Megawati.

Penembakan di Papua Tengah

Korban penembakan kelompok kriminal bersenjata hendak dievakuasi ke Timika di Ilaga, Puncak, Papua. Antara/HO/Dok. Polres Puncak

KONFLIK di Papua kembali terjadi pada Rabu, 23 Agustus lalu. Seorang warga, Lukman Ahmad, menjadi korban penembakan di Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Ia sedang berjaga di kios miliknya saat pelaku yang menenteng senjata laras pendek datang dan menembaknya. Pelaku kabur dan tak tertangkap. Adapun korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapat pertolongan.

Baca Laporan Khusus Tempo: Pahlawan Papua yang Gagal Membuat Rakyat Papua Mendukung NKRI

Tak lama setelah itu, gudang beras milik pemerintah daerah Puncak dibakar orang tak dikenal. Kepolisian Resor Puncak menduga kelompok kriminal bersenjata menjadi dalang penembakan dan pembakaran. “Kami sedang menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku serta motif di balik kejadian ini,” ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Prabowo, Kamis, 24 Agustus lalu.

Vaksin Covid-19 Berbayar

PEMERINTAH memutuskan vaksin Covid-19 berbayar. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Januari 2024. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Tumiur mengatakan vaksin berbayar ditujukan bagi yang masuk kategori imunisasi pilihan. “Sedangkan imunisasi program pemerintah tak berbayar alias gratis,” kata Prima, Selasa, 22 Agustus lalu.

Program imunisasi dari pemerintah akan diberikan kepada masyarakat kelompok rentan. Mereka adalah kelompok lanjut usia, masyarakat dengan komorbid, remaja berusia 12 tahun ke atas dengan kondisi immunocompromised sedang sampai berat, wanita hamil, dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan. Vaksinasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 di Masa Endemi.

Ribut-ribut Food Estate

Presiden Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Agustus 2022. BPMI Setpres/Muchlis Jr

PROGRAM lumbung pangan atau food estate kembali menuai kontroversi setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai program tersebut sebagai kejahatan lingkungan.

Baca: Kegagalan Food Estate

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit program yang digarap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu. “Daripada kita ribut dan sebagainya dan dianggap dipolitisasi, mending turunkan BPK,” tuturnya pada Ahad, 20 Agustus lalu.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuding kritik dari partai banteng muncul saat elektabilitas bosnya sebagai calon presiden tinggi. "Kritik tak berdasar ini untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo dan Gerindra," ujar Dasco.