Ke seberang lewat bank

ADA kabar gembira dari Malaysia. Negara jiran itu secara resmi meminta 10 ribu tenaga kerja Indonesia. Ini realisasi hasil pembicaraan Indonesia dengan Malaysia beberapa waktu lalu. Di Malaysia, TKI akan bekerja di perkebunan di Malaysia Barat. Maka, Rabu dua pekan lalu, diadakanlah Rapat Koordinasi antara Pemda NTB dan Depnaker yang membahas teknis pengiriman TKI asal Pulau Lombok ke Malaysia. Gubernur NTB Warsito, yang memimpin langsung rakor yang penting itu, segera menginstruksikan dibentuknya perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (PPTKI) di daerahnya. Kalau pengiriman TKI itu jadi penting bagi NTB, tentu berkaitan dengan musibah PLM Dharma Mulia 20 Mei lalu, yang meminta korban 140 orang lebih -- di antaranya 115 korban dinyatakan hilang (TEMPO, 27 Mei 1989). Menurut catatan Kanwil Depnaker NTB, selama lima tahun terakhir ini sekitar 18 ribu tenaga kerja asal Lombok yang bekerja secara gelap di Malaysia. Sedang yang lewat jalur resmi cuma 1.369 orang. Jalur resmi ini kurang populer karena jalannya panjang dan berliku. Calon TKI paling tidak harus menyiapkan KTP, surat keterangan keahlian, surat kelakuan baik, izin orangtua, kliring desa, keterangan kesehatan, foto ronsen dan kartu kuning dari Depnaker, sampai prosedur mendapatkan paspor. Masih ada embel-embel lagi di Lombok: harus melunasi pajak bumi dan bangunan, harus ikut KB, dan urusan desa lainnya. Inilah yang membuat pencari kerja nekat lewat jalur gelap kendati harus mengarungi lautan sampai 20 hari. Maka, dalam rakor di Kantor Gubernur NTB tadi, dicari jalan untuk memangkas berbagai peraturan itu. "Tapi peraturan mana yang harus ditiadakan belum bisa kami sebut," kata Kakanwil Depnaker NTB Andi Usman. Pemda NTB akan menggunakan dana Astek untuk membantu mereka yang bekerja di Malaysia. Calon TKI itu juga diusahakan bisa memperoleh kredit biaya perjalanan dari bank. Pihak perbankan sudah menyanggupi untuk mengulurkan tangan. "Pokoknya, pihak perbankan siap membantu agar TKI itu bisa selamat sampai tujuan," kata Koeswara, Wakil Kepala Bank Indonesia Mataram, Jumat pekan lalu. Soalnya tinggal mencari bentuk kredit yang akan dibelikan dan cara pengembaliannya. Beban ketenagakerjaan di NTB memang berat. Di provinsi yang tergolong kering ahli, pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi: 2,33 persen setahun. Tahun 1989 ini saja jumlah mereka yang membutuhkan kerja itu tercatat 1.182.000 orang. Sedang kesempatan kerja yang tersedia cuma 1.138.000 orang. Jadi, masih ada 44 ribu orang NTB yang menganggur. Sebagian besar berdiam di Pulau Lombok. Repotnya, Pulau Lombok yang luasnya cuma 4.758 km2 atau 23,8 persen luas seluruh NTB itu didiami 3,2 juta -- 76 persen dari seluruh NTB. Akibatnya, pemilikan tanah per kepala keluarga hanya 0,35 hektar. Pemda NTB telah memberi izin pada PT Partibandar Utama (PT PU) mengirim 100 TKI ke Malaysia. Inilah pengiriman pertama lewat jalur resmi. Selain 100 TKI yang sudah berangkat akhir Mei lalu, akan berangkat lagi 100 orang pekan depan. PT PU memungut ongkos pemberangkatan Rp 350 ribu per orang termasuk penyelesaian surat-surat, dua setel seragam, dan asuransi tenaga kerja (Astek). Rencananya, PT PU akan merebut 800 TKI asal Lombok untuk memenuhi pesanan rekanannya di Malaysia. "Orang Lombok disukai di Malaysia karena penurut dan tak banyak ulah," ujar Direktur Cabang PT PU Mataram Lalu Patrowijaya. Walaupun ongkos yang dipungut PT PU lebih tinggi ketimbang lewat jalur gelap -- sekitar Rp 125-250 ribu -- para calon TKI tak keberatan. Meskipun, "Kami terpaksa menggadaikan sebagian tanah garapan kami," kata Lalu Mugni, 21 tahun. Rencananya, 27 Juni mendatang ia bertolak ke Malaysia -- lewat jalur resmi, tentu.Toriq Hadad, Jalil Hakim dan Supriyantho Khafid (Biro Surabaya)