Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Nurhadi Hanuri mengungkap wilayahnya saat ini masih kekurangan sebanyak 1.340 tenaga guru atau pendidik. Kekurangan itu utamanya ada di jenjang pendidikan SD dan SMP yang terlihat dari ketimpangan jumlah sekolah dengan guru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dari data kami per 31 Desember 2022, jumlah kekurangan guru di daerah ini mencapai 1.340 orang," kata Nurhadi, Ahad, 3 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Nurhadi, penambahan jumlah guru tidak sebanding dengan perkembangan jumlah sekolah. Meski Kabupaten Ponorogo baru saja melantik 541 guru honorer menjadi ASN melalui status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), jumlah guru masih belum tercukupi.
"Memang di Kabupaten Ponorogo itu masih banyak kekurangan guru, tapi lembaga pendidikan perkembangannya sangat masif," kata Nurhadi.
Untuk posisi jabatan kepala sekolah saja, Nurhadi menyebut masih ada 40 posisi yang kosong, tenaga guru kelas sebanyak 812 orang, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 297 orang dan guru olahraga sebanyak 191 orang. "Itu secara keseluruhan meliputi jenjang SD mampu SMP di bawah naungan dindik," kata dia.
Menurut Nurhadi, kekurangan tenaga pendidik tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab sejumlah sekolah di Ponorogo kekurangan murid. Sebab, jika sekolah kekurangan guru maka satuan pendidikan tersebut tidak maksimal sehingga masyarakat enggan menyekolahkan.
"Jika kekurangan guru ini tidak diselesaikan tidak menjawab permasalahan. Dampak masyarakat tidak minat ke sekolah karena gurunya tidak maksimal," kata Nurhadi.
Di sisi lain, pihaknya juga harus menghadapi persoalan sekolah yang kekurangan siswa. Nurhadi menyebut ia tidak bisa mempertahankan jika ada sekolah kekurangan murid setiap tahunnya, sebab jika terus beroperasi biaya operasional sekolah tersebut juga tinggi.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggabungan atau regoruping. Tahun ini, rencananya setidaknya ada 8 SD yang akan digabung karena kekurangan siswa, diantaranya SDN 2 Kertosari Babadan, SDN 2 Banyudono Ponorogo, SDN 3 Bangunrejo Sukorejo, SDN 1 Ngumpul Balong, SDN 2 Pelem Bungkal, SDN 3 Bedoho Sooko, SDN 5 Baosan Lor Ngrayun dan SDN 6 Mrayan Ngrayun.
Nurhadi pun berharap satuan pendidikan untuk terus berinovasi meski di tengah keterbatasan untuk tetap mempertahankan eksistensinya.
Foto 
