Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengancam bakal menindak secara hukum para kepala desa hingga jajarannya yang terbukti menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Arkeolog Sebut Banyak Data yang Hilang di Situs Gunung Padang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan dalam waktu dekat lembaganya akan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), ihwal penyelewengan dana desa untuk kegiatan judi online.
"Tentu ini akan kami tindak tegas supaya memberikan efek jera," kata Yandri di kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Februari 2025.
Mantan Wakil Ketua MPR itu juga memastikan, jika lembaganya akan menelusuri temuan PPATK dengan melakukan penyelidikan dan penindakan bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Apalagi, temuan tersebut memiliki data yang cukup lengkap.
"Sehingga pasti kami follow up agar di 2025 dan seterusnya tidak ada lagi yang menyalahgunakan dana desa," ujar Yandri.
Sebelumnya pada medio Januari lalu, PPATK menemukan adanya penyelewengan dana desa yang digunakan kepala desa dan jajaran untuk bermain judi online.
Kepala PPATK Ivan Yustianvandana mengatakan, tenuan lembagaya itu terjadi di salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Ivan, setidaknya terdapat enam orang kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online dalam temuan PPATK dengan nominal setoran berkisar antara Rp50-260 juta.
Ia melanjutkan, di antara enam kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk bermain judi online, beberapa di antaranya tercatat merupakan Ketua asosiasi kepala desa di tingkat kabupaten. "Penyelewengan dana desa diduga mencapai Rp40 miliar," ujar Ivan.
Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan, jika penyelewengan dana desa yang terjadi merupakan anggaran pada periode Januari-Juni 2024 lalu. Meski begitu, ia memastikan hal tersebut tidak akan terulang di masa kepemimpinannya sebagai Mendes PDT.
"Kami pasti tindak lanjuti dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung," ucap Politikus Partai Amanat Nasional itu.
Foto 
