Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJUMLAH partai politik yang gagal menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat mulai digoyang suksesi. Mereka juga berbenah berupaya bangkit agar tetap dilirik untuk perhelatan Pemilu 2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, memprediksi partai-partai dengan suara tipis alias partai gurem kini mulai dibidik untuk kepentingan Pemilihan Umum 2029. Apalagi, kata Usep, peluang partai kecil itu lolos ke Senayan terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Pada 2029, ambang batas parlemen ditengarai turun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usep menjelaskan, alih-alih membuat partai baru, seseorang lebih baik memimpin partai kecil yang infrastrukturnya sudah siap. “Partai gurem itu paling tidak infrastrukturnya sudah ada, walaupun tidak banyak. Sedangkan kalau mendirikan partai (baru) itu tidak mudah,” katanya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 20 Juni 2024.
Selain itu, Usep mengatakan peluang untuk bisa bersaing memperebutkan posisi pucuk pimpinan di partai gurem lebih besar ketimbang di partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Gerindra, serta NasDem. “Memang, akhirnya peluang ada di partai-partai kecil itu,” ucapnya.
Salah satu partai gurem yang kini disebut-sebut tengah diperebutkan kursi ketua umumnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski terempas dari parlemen dalam Pemilu 2024, PPP menjadi incaran. Sejumlah kandidat masuk bursa untuk merebut posisi Muhamad Mardiono yang kini tengah digoyang. Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum PPP, didesak mundur lantaran dianggap gagal membawa partai berlambang Ka’bah itu ke Senayan.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono dalam konferensi pers menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi soal gugatan PHPU PPP, di kantor DPP PPP, Jakarta, 22 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dalam laporan majalah Tempo edisi 2 Juni 2024, nama-nama calon pengganti Mardiono mulai dibahas di lingkup internal partai. Dua nama bekas Ketua Umum PPP mencuat, yakni Suharso Monoarfa dan Romahurmuziy. Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Pemilu 2024, juga masuk bursa.
Tak hanya dari lingkup internal, nama lain dari luar PPP yang juga muncul adalah Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. Arsjad dikabarkan ditawari petinggi PPP mengambil alih partai. Dia pun tidak menampik adanya tawaran dari sejumlah pengurus. Namun dia mengaku masih ingin berfokus menyelesaikan jabatan Ketua Umum Kadin hingga 2026. “Saya lihat lagi perkembangannya,” ujarnya pada 31 Mei lalu.
Usep mengatakan bersaing memperebutkan posisi ketua umum di partai gurem lebih realistis ketimbang membangun partai baru. Keuntungan lain menguasai partai gurem adalah sudah punya modal basis pemilih tetap. “Tapi, karena memang tidak memenuhi parliamentary threshold, partai kecil ini tidak punya wakil di parlemen. Akhirnya basisnya terputus,” ujarnya.
Keberadaan partai dengan perolehan suara rendah ini juga kerap dirangkul oleh partai penguasa. Usep mengatakan upaya merangkul partai gurem ke dalam pemerintahan dimulai sejak era Presiden Joko Widodo. Setelah menang Pemilu 2019, Jokowi memberikan jatah wakil menteri kepada dua partai gurem pendukungnya, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Perindo, sekalipun keduanya gagal ke Senayan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid saat wawancara dengan Tempo di Jakarta, 29 September 2023. Tempo/Tony Hartawan
Anak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Perindo, mendapat jabatan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian politikus PSI, Surya Tjandra, mendapat posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Posisi Surya kini digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sejak 2022.
Setahun berselang, pada 2023, anak Jokowi, Kaesang Pangarep, didapuk menjadi Ketua Umum PSI. “Itu memang hanya bagi-bagi kue karena dia sudah berjasa dalam pemilu sebelumnya. Selain itu, ini memang untuk konsolidasi politik bagi pemilu berikutnya,” tutur Usep.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
