Ketua KPU: Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Bukan Sepenuhnya Salah KPU

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di 24 daerah bukan sepenuhnya salah dari KPU. Hal tersebut disampaikan oleh Afif kepada para jajaran KPU di tingkat daerah yang diminta oleh MK untuk menjalankan pemungutan suara ulang (PSU).

“Bahwa apa yang kita lakukan, tidak semuanya (putusan MK) seratus persen karena kesalahan jajaran KPU. Ini perlu untuk kita pastikan,” kata Afif dalam sambutannya di agenda rapat koordinasi KPU pusat dengan KPU Daerah (KPUD) di Gedung KPU RI pada Senin, 3 Maret 2025.

Afif menilai, ada beberapa hal yang sebetulnya bukan merupakan kesalahan penuh dari KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Maka dari itu, Afif menilai kurang adil bila seluruh kesalahan tersebut ditimpakan kepada KPU. “Kita mau memposisikan situasi yang adil, menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Kalau ada porsi kesalahan KPU, silahkan disalahkan KPU. Kalau ada porsi kesalahan pihak lain, monggo,” ujarnya.

Afif mencontohkan soal putusan MK yang mempermasalahkan soal periodisasi masa jabatan kepala daerah. Ia menyebutkan ada perbedaan pandangan terkait persoalan masa jabatan kepala daerah ini. Menurut Afif, KPU hanya menjalankan Peraturan KPU (PKPU) yang sudah berlaku. “Kita menjalankan tugas sesuai dengan PKPU, dengan demikian (pandangan) yang lain-lainnya ya monggo saja,” kata dia.

Oleh karena itu, Afif meminta seluruh jajarannya di KPU untuk tidak terus terjebak di perasaan bersalah atau sedih karena merasa gagal dengan banyaknya jumlah PSU yang mesti dilakukan. Sebaliknya, Afif meminta mereka untuk kembali bangkit dan bersiap diri menghadapi agenda pencoblosan ulang. “Ada rasa bersalah boleh, ada rasa sedih boleh. Tapi kita harus tetap tegak, tetap semangat, tetap optimis,” ujarnya.