Kilas Nasional: Perdagangan Orang, MK Anulir Orient Riwu, dan Vaksin Nusantara

Sebenarnya korban mengetahui jejaring ini. Namun himpitan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan lain. Menurut Paschalis, penyebab perdagangan orang masif terjadi karena masalah keluarga, tuntutan ekonomi, budaya, patriarki dan lainnya. “Hampir seluruh korban terpaksa melakukan itu karena tidak ada pilihan lain,” katanya.

Koordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong, mengatakan saat ini tindakan perdagangan orang tidak hanya secara ilegal, tapi juga legal. Alex sedang menangani 105 orang yang dipekerjakan secara legal di Malaysia. Fakta di lapangan hanya 35 orang yang bekerja di perusahaan. “Yang lain tidak tahu dijual kemana,” ujar Alex saat dihubungi Tempo dari Batam, pertengahan Maret 2021.

Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Komisaris Besar Arie Darmanto mengatakan kasus perdagangan orang akan sulit diberantas jika masih mengandalkan ego sektoral. “Ibaratkan nyamuk, diberantas sekarang besok ada lagi, tetapi kalau kita sama-sama semuanya membersihkan gorong-gorong, got yang macet dibersihkan, nyamuk pasti hilang, begitulah analoginya,” kata Arie.

Arie berujar kasus perdagangan orang terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam taraf negara berkembang. “Peluang kekurangan tenaga kerja itulah yang dimanfaatkan oleh oknum mafia yang disebut pemodal besar melancarkan kejahatannya,” kata Arie.

Data Polda Kepri menunjukkan pada 2017, terdapat tujuh orang tersangka kasus TPPO. Kemudian pada 2018 terdapat 17 tersangka. Sedangkan pada 2019 terdapat 6 tersangka dan pada 2020 naik menjadi 18 orang. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus, pada 2017 terdapat 4 kasus, 2018 berjumlah 12 kasus, 2019 sebanyak 4 kasus, dan 2020 mencapai 10 kasus. 

MK diskualifikasi Orient Riwu Kore

Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore-Thobias Uly, karena kasus kewarganegaraan. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang paling lambat 60 hari.

Calon Wakil Bupati Sabu Riajua, Thobias Uly yang berpasangan dengan Calon Bupati Orient Riwu Kore menyatakan menerima putusan MK. "Sudah ada putusan MK. Jadi kami terima saja putusan itu karena tidak ada langkah lain. Apalagi sudah final," kata Thobi.

Ia mengaku cukup kecewa dengan putusan MK karena telah berjuang dan mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga hingga akhirnya menang. Namun, MK mengeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi. "Sebagai manusia tentu kecewa, karena kami telah berjuang dan menang, lalu dibatalkan," ujarnya.

Polemik vaksin Nusantara

Publik dari berbagai kalangan ramai menanggapi proses uji klinis vaksin Nusantara. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai vaksin Nusantara mengandung tendensi yang tidak pas.

"Seolah mengesankan ini produk dalam negeri atau kreasi dalam negeri padahal faktanya tidak," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Dicky berujar, dalam dunia ilmiah, hal tersebut tidak etis. Sebab, metode berbasis sel dendritik pada vaksin Covid-19 bukan dicetuskan oleh orang Indonesia. "Itu sudah lama. Satu dekade terakhir masalah dendritik sel itu mengemuka dan masih dalam preklinik," katanya.

Menurut Dicky, metode ini memang diakui memiliki potensi. Namun, saat berbicara strategi pandemi, peneliti harus memilih intervensi, teknologi, atau riset yang jelas memberikan dampak terhadap perbaikan kesehatan masyarakat. "Jadi kalau memilih riset vaksin artinya yang memang memiliki dasar ilmiah yang kuat atau rekomendasi ilmiah yang kuat," ujar dia.

Dicky mencontohkan metode messenger RNA atau mRNA dalam teknologi vaksin cenderung baru. Namun, rujukan ilmiahnya sudah banyak dan kuat, sehingga beberapa vaksin Covid-19 yang dikembangkan negara maju menggunakan teknologi tersebut.

Teknologi mRNA, kata Dicky, mampu menghadapi virus dengan karakter SARS-CoV-2 yang sering bermutasi dan punya banyak varian. "Dia sangat dinamis, teknologi ini bisa memodifikasi sehingga bisa merespons varian baru yang muncul," katanya soal polemik uji klinis vaksin Nusantara.

Baca juga: Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi 

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOGI EKA SAHPUTRA | FRISKI RIANA | YOHANES SEO