Konsolidasi Demonstrasi Mahasiswa Menentang Jokowi 3 Periode

Perbesar

Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 di Harmoni, Jakarta, 1 April 2024. TEMPO/ Magang/Faisal Ramadhan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Mahasiswa, pelajar, dan buruh bakal turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Aliansi mahasiswa berkonsolidasi menentukan tanggal aksi besar-besaran di Istana Negara.
Pemerintah meminta agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dihentikan.

JAKARTA — Organisasi mahasiswa, pelajar, dan buruh mulai merapatkan barisan untuk melawan gagasan Jokowi 3 periode melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ribuan pengunjuk rasa diklaim bakal merangsek ke Istana Negara untuk meminta Presiden Joko Widodo menghentikan rencana yang dapat merusak prinsip demokrasi tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo, menyatakan terdapat lebih dari seratus organisasi dan komunitas mahasiswa yang bergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). "Di dalamnya juga terdapat aliansi-aliansi mahasiswa, seperti BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, yang memiliki 150 jaringan kampus," kata dia, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bayu menyebutkan demonstrasi besar-besaran bakal dilakukan untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mereka mengagendakan akan menggelar aksi pada Senin, 11 April mendatang. Namun kepastian hari masih mereka diskusikan. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa mahasiswa lintas perguruan tinggi yang berlangsung di Harmoni, Jakarta Pusat, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara, pada Jumat, 1 April lalu.

Mahasiswa memakai topeng Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Pandjaitan dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 5 April 2022. TEMPO/Prima Mulia

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi digulirkan sebagian partai politik pendukung pemerintah, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. Para pemimpin partai tersebut mengklaim ide itu sebagai masukan masyarakat. Belakangan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut melontarkan ide itu, juga dengan klaim aspirasi.

Dalam rapat paripurna pada Selasa lalu, Presiden Jokowi meminta para menterinya berhenti menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meski instruksi diberikan kepada pembantunya, pengurus PAN mengatakan akan ikut menghentikan pengguliran wacana tersebut.

Aktivis mahasiswa tidak merasa puas karena instruksi itu tidak berarti Jokowi menolak untuk berkuasa selama tiga periode. Menurut Bayu, ide yang telanjur membesar tersebut dapat membahayakan demokrasi dan merusak prinsip negara hukum. "Ini upaya pemberangusan demokrasi dan membawa negara pada kekuasaan absolut," kata dia.

Segendang sepenarian, pelajar juga bersiap turun ke jalan. "Sebab, wacana itu bertentangan dengan amanat reformasi yang selama ini kita perjuangkan," kata Koordinator Blok Politik Pelajar, Iqbal Ramadhan.

Menurut Iqbal, para pelajar telah memahami bahwa kekuasaan mesti dibatasi melalui mekanisme pemilihan umum lima tahunan. Adapun hak dipilih sebagai presiden maksimal dua kali untuk mencegah pembentukan kekuasaan absolut seperti pada zaman Orde Baru. "Tapi justru rezim Jokowi menunjukkan wajah 'Orde Paling Baru'," kata dia.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Nining Elitos, bakal mengerahkan buruh untuk turun ke jalan menolak gagasan Jokowi 3 periode. Para pekerja kerah biru juga bakal menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah yang berbuntut krisis. "Seperti kenaikan harga BBM, PPN, minyak goreng, gas, dan kebutuhan pokok lainnya," kata dia.

Menurut dia, buruh menjadi kelompok yang paling terkena imbas kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Sebab, kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan harga kebutuhan bahan pokok yang terus melejit.

Mahasiswa berkonsolidasi menentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu Reformasi Trisakti, Jakarta, 28 Maret 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, memberi pernyataan agar semua pihak berhenti membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, Jokowi sudah bersikap tegas dengan menyatakan taat pada konstitusi. "Jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah."

Menurut Moeldoko, pemerintah sedang berfokus memikirkan pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Presiden juga sedang merancang skenario menghadapi perang Ukraina-Rusia yang berdampak pada ekonomi nasional dibanding memusingkan isu Jokowi 3 periode. Strategi soal pemulihan ekonomi, kata dia, jauh lebih penting dibahas ketimbang wacana perpanjangan masa jabatan presiden.