Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 4 menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan menjadi saksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat, 5 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun keempat menteri Jokowi tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yakin dengan kehadiran pada menteri Jokowi tersebut di sidang sengketa Pilpres di MK. Apa yang mereka yakinkan?
Kubu Anies
Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin), Refly Harun, berharap 4 menteri Jokowi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres di MK bisa independen.
“Kami berharap mereka independen, menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya,” kata Refly dalam konferensi pers di Gedung MK pada Kamis malam, 4 April 2024. “Seandainya tidak (independen), kami berharap hakim MK mengajukan pertanyaan yang brilian.”
Kubu Prabowo
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran empat menteri dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK bakal menjadi bumerang bagi kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
“Bu Risma kalau dihadirkan besok, ditanya, mau mengelak apa coba?” ujar Yusril ketika memberikan keterangan pers di MK pada Kamis malam, 4 April 2024.
Begitu pula dengan Sri Mulyani. Menurut Yusril, Sri Mulyani bakal menjelaskan pos anggaran, kapan anggaran itu disalurkan dan tidak disalurkan, hingga kapan anggaran meningkat atau tidak.
Menurut Yusril, kehadiran para menteri itu bakal memperjelas perkara yang selama ini dipermasalahkan kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.
“Dugaan saya, kehadiran empat menteri itu akan menjadi bumerang bagi mereka,” kata Yusril.
Kubu Ganjar
Sementara Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodawardhani, menyebut kehadiran 4 menteri dalam sidang sengketa pilpres, Jumat, 5 April 2024, akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim MK itu akan mengungkap dugaan kecurangan pemilu berupa politisasi bantuan sosial atau bansos.
"Saya percaya bahwa para menteri akan memberikan keterangan yang mendukung kebenaran materiil dalam kasus bansos tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal," kata Jaleswari dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Jumat, 5 April 2024.
Jaleswari menyampaikan optimistis bahwa keempat menteri yang hadir akan memberikan fakta apa adanya sebagai bentuk penjelasan dan klarifikasi agar tercapai kebenaran substantif.
"Kita patut menghargai proses hukum yang sedang berlangsung," tuturnya.
Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pada Senin, 1 April 2024, Ketua MK Suhartoyo memastikan majelis hakim akan memanggil empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan para menteri tersebut pada Jumat, 5 April 2024.
“Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Suhartoyo di pengujung sidang di Gedung MK, Jakarta, pada Senin sore, 1 April 2024.
Kelima pihak termasuk DKPP tersebut, kata Suhartoyo, dikategorikan penting oleh MK. Namun, Suhartoyo mengatakan bukan berarti pemanggilan tersebut mengindikasikan MK mengakomodasi permohonan kubu Anies-Muhaimin maupun kubu Ganjar-Mahfud.
Dalam sidang itu pun, nantinya hanya majelis hakim yang bisa mengajukan pertanyaan atau mendalami keterangan kelima pihak tersebut.
“Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim,” ujar Suhartoyo.
Adapun Juru bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan, pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 dilakukan karena Majelis Hakim ingin mendalami sejumlah dalil hingga bukti yang berkembang di persidangan.
“Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut,” kata Enny.
RIRI RAHAYU | HENDRIK KHOIRUL | AMELIA RAHIMA SARI | SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan Editor: Presiden Jokowi Lantik Tonny Harjono Jadi KSAU Siang Ini
