Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor urut 2 Kun Wardana, berjanji menaikkan kedudukan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu diungkapkan dalam sesi debat kedua Pilkada Jakarta, pada Ahad, 27 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Guru honorer bisa ditingkatkan jadi PPPK,” ujar Kun saat menjawab pertanyaan panelis dengan sub tema pendidikan dalam debat kedua, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Kun, kebijakan ini dapat memberikan kepastian karier bagi guru honorer untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Calon wakil gubernur jalur independen ini juga optimistis bahwa kenaikkan status guru honorer sebagai PPPK dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik itu.
“Naiknya status guru honorer sebagai PPPK merupakan solusi untuk memperbaiki mutu tenaga pendidik honorer,” ujar Kun. Selain menaikkan status, Kun berjanji akan meningkatkan gaji guru honorer
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyelenggarakan debat kedua bagi tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Debat dilaksanakan pada Ahad 27 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.
Terdapat mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan debat kedua ini. Sebanyak tujuh perwakilan kelompok masyarakat digaet untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada panelis untuk kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan.
“Sehingga para panelis ini dapat menggali lebih dalam isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial langsung dari masyarakat yang merasakan,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, saat ditemui di gedung KPU Jakarta, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Adapun tema debat perdana adalah “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Sementara itu, terdapat enam sub tema yakni Infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar yang prima; Pendidikan dan kesehatan; Penanganan ketimpangan sosial; Pembangunan ekonomi digital dan UMKM; Pariwisata dan ekonomi kreatif; Inflasi bahan pokok.
Pilihan Editor:Basuki Diminta Lagi Jadi Kepala Otorita IKN
Foto 
