Kwik Kian Gie, Penasihat Prabowo yang Pernah Menentang Megawati

Dilansir dari situs resmi miliknya, kwikkiangie.com, Kwik sempat bekerja sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan pada Kedutaan Besar RI di Den Haag. Pekerjaan ini dia jalani setelah lulus dari Nederlandse Economise Hogeschool, tepatnya pada periode 1963-1964. Pada 1964-1965, Kwik menjadi Direktur Nederlands-Indonesische Goederen Associatie, yang bubar sebelum beroperasi. Lima tahun berikutnya, Kwik menjadi Direktur NV Handelsonderneming "IPILO Amsterdam".

Kwik kembali ke Indonesia pada 1970. Menganggur setahun, dia kemudian terjun ke dunia bisnis. Bersama Ferry Sonneville, Indra Hattari dan beberapa orang lainnya, Kwik mendirikan PT Indonesian Financing and Investment Company. Kwik dkk juga mendirikan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Altron Panorama Electronic, PT Jasa Dharma utama, PT Cengkih Zanzibar, dan PT ABN Amro Finance.

Baca: Kwik Kian Gie Disebut Bakal Ceramah Ekonomi di Markas Tim Jokowi

Karir politik Kwik bermula pada tahun 1987 saat dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah pimpinan Soerjadi. Tahun itu juga, dia ditugasi mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (perubahan dari PDI), Kwik didapuk menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng tersebut. Dia juga aktif sebagai bagian dari tim Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai.

Sebagai kader, Kwik sempat didapuk mewakili partai menempati sejumlah jabatan di eksekutif dan legislatif. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik mengemban jabatan sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Sebelumnya, Kwik juga menjadi Wakil Ketua MPR semasa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Jabatan-jabatan ini tak berlangsung lama seiring dengan singkatnya masa tugas kedua presiden tersebut.

Saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, Kwik diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kendati posisinya sebagai anak buah di partai dan kabinet, Kwik tak segan berbeda pendapat dengan Megawati. Kwik menentang rencana Megawati menerbitkan instruksi presiden tentang realease and discharge (R&D). Beleid itu menjadi kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Majalah Tempo edisi 25 Juni 2007 menulis, pada suatu pagi di tahun 2002 Kwik diundang Megawati ke rumahnya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kwik bercerita, jarum jam baru menunjuk angka 07.00. Namun, alangkah terkejutnya dia sesampainya di sana. Para menteri ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjorojakti lengkap berkumpul. Rupanya, Megawati tengah menimang-nimang keputusan menerbitkan aturan release and discharge.

Kwik, yang sejak Orde Baru banyak mengkritik polah para konglomerat, kontan tak setuju. Dua hari kemudian, dia kembali diundang menemui Megawati. Kwik berkeras menolak, Mega pun memintanya berbicara dengan Dorodjatun. Sampai akhirnya sidang kabinet terbatas, Kwik mengaku tak berdaya atas keputusan itu dan hanya bisa ngedumel.

Juli lalu, Kwik bersaksi dalam sidang kasus BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. "SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar," kata dia saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Kendati bersilang pendapat dengan Megawati, Kwik mengaku hubungannya dengan Presiden ke-5 itu masih berlangsung baik. Begitu pun saat dia memutuskan menjadi penasihat ekonomi Prabowo-Sandiaga di pilpres 2019. Kwik mengatakan, dia masih kader PDIP dan Megawati pun tak menegurnya atas keputusan itu.

"Saya masih kader PDIP, sampai saat ini Ibu Megawati sama sekali tidak menegur saya, dan setiap kali kalau ada rakernas, pembukaan, ulang tahun partai, (saya) masih hadir," ujarnya.

Kwik mengaku terkesan dengan Prabowo yang memiliki perhatian besar di bidang ekonomi. Kata Kwik, Prabowolah yang pertama kali mengajaknya berdiskusi tentang pelbagai persoalan ekonomi serta pemikiran-pemikiran para tokoh.

Kwik Kian Gie juga menulis sejumlah buku, di antaranya berjudul Saya Bermimpi Menjadi Konglomerat (1993), Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar (2006), Pikiran yang Terkorupsi (2006), Analisis Ekonomi Politik Indonesia (1994), Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia (1998), Ekonomi Indonesia dalam Krisis Transasi Politik (1999), dan Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan (2016). Dia juga menulis setidaknya dua booklet berjudul Platform Presiden pada tahun 2004 dan 2009.

LINDA TRIANITA | ROSSENO AJI