Mayoritas Fraksi Menolak Usul KPK

JAKARTA - Delapan dari sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul untuk memisahkan pidana korupsi dari aturan pidana umum. Usul ini didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan berbagai organisasi masyarakat yang khawatir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan melemahkan pemberantasan korupsi.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa, mengatakan perbedaan lamanya pidana penjara dan denda antara Rancangan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengubah substansi aturan tersebut. KPK tetap diberi kewenangan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. "Acuan kerja mereka tetap dengan aturan sektoral," kata dia, kemarin.

Tujuh fraksi lain yang setuju memasukkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam KUHP adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Adapun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar menyatakan, bab pemberantasan korupsi masih dapat dikeluarkan asal ada alasan yang kuat.

KPK dan sejumlah organisasi masyarakat sipil berkali-kali mengungkapkan, perbedaan aturan penindakan korupsi dalam dua beleid itu bakal memperlemah KPK. Dalam Rancangan KUHP per Mei 2018, Pasal 723 menyebutkan semua aturan sektoral tidak berlaku lagi setelah setahun KUHP disahkan.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, mengatakan masuknya aturan pemberantasan korupsi dalam KUHP justru memperkuat kelembagaan KPK. "Mereka bisa menggunakan kedua undang-undang dalam bekerja," katanya.