Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan mereka sedang mempertimbangkan tiga opsi mekanisme libur Ramadan yang akan diusulkan dalam rapat lintas kemeterian dan lembaga. Namun, ia mengatakan ketiganya merupakan usulan-usulan yang ditemukan di masyarakat dan belum menjadi sebuah keputusan bagi kementerian yang ia pimpin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Jokowi Siap Beri Masukan ke Tim Transisi Pramono-Rano
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Opsi pertama, ada yang mengusulkan libur diterapkan secara penuh selama satu bulan. Usulan ini dibarengi ide untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
Kemudian, usulan yang kedua, yakni menerapkan libur sebagaimana skema libur yang masih diterapkan hingga Ramadan terakhir pada tahun lalu. Ia menjelaskan, pada opsi kedua, hari libur diterapkan pada awal dan akhir Ramadan.
“Kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan libur, jadi misalnya dua atau tiga hingga empat sampai lima hari di awal bulan Ramadan libur, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya dua hari atau tiga hari sampai nanti selesainya (pasca) rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” kata Mu'ti ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta Pusat pada Senin, 13 Januari 2025..
Sementara itu, opsi ketiga adalah meniadakan libur Ramadan sama sekali. Artinya, para pelajar hanya akan mendapat jatah libur sebagaimana libur pekanan yang diterapkan sekolah pada hari-hari biasanya.
“Nah, tapi intinya itu semua usulan-usulan yang ada di masyarakat. Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,” tutur Mu'ti.
Adapun ia menyatakan pembahasan mengenai pemberlakuan libur Ramadan masih perlu dilakukan dalam rapat lintas kementerian. Di antaranya dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK. “Insyaallah secepatnya, mudah-mudahan dalam pekan ini,” kata dia.
Sebelumnya Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan pemerintah mewacanakan untuk meliburkan sekolah selama sebulan pada Ramadan 2025. Namun, Syafi’i menegaskan bahwa wacana tersebut belum dibahas secara resmi di Kementerian Agama.
“Oh, kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.
Vedro Imanuel G dan M. Rizky Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
