Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menolak memberikan tanggapannya perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapat wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ia mengungkapkan pihaknya belum melakukan pembahasan atas draf yang telah disepakati Baleg DPR RI pada Senin, 20 Januari 2025 tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Belum ada (tanggapan). Belum dibahas sama sekali,” kata dia saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usulan perihal pemberian izin usaha tambang secara prioritas pada perguruan tinggi tersebut tertuang dalam pasal 51 tentang cakupan Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) dari naskah revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba.
“RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 itu berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, organisasi masyarakat (ormas), dan perguruan tinggi,” tutur Ketua Baleg Bob Hasan dalam rapat pleno di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa kajian tersebut akan digunakan untuk menilai apakah dampaknya akan membawa pengaruh positif atau negatif bagi perguruan tinggi. Sehingga, kata dia, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.
"Ini kan masih wacana ya, jadi dari kami sih mewacanakannya dari pemerintah ya positif saja, tetapi harus dikaji dengan lebih dalam," kata dia saat ditemui di kantor Kemendiktisaintek pada Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut dia, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi dalam wacana pengelolaan tambang, termasuk terkait sumber daya. Ia juga menekankan pentingnya menentukan peran dosen ke depannya, seperti bagaimana mereka akan diberdayakan untuk mengelola tambang ini.
"Dosennya mau dikemanakan, apakah nanti akan terjadi model bisnis yang baru dan sebagainya," ucapnya.
Togar mengatakan akan memberikan dukungan terhadap wacana tersebut jika dampak yang dihasilkan nantinya lebih banyak memberikan manfaat daripada kerugian. Namun, jika sebaliknya, ia meyakini bahwa pemerintah akan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan.
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Rapat Paripurna Sahkan RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPR
Foto 
