Kerap Berulang Korupsi Pengadaan

Menurut dia, upaya membuat jera para koruptor dengan memiskinkan akan sulit dilakukan apabila pemerintah dan DPR sebagai legislator tidak memiliki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jeratan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) seharusnya bisa diterapkan kepada para terdakwa. Pasal ini sejatinya bisa menjadi opsi. Harta para koruptor akan ditelisik dan ditelusuri dari mana sumbernya serta ke mana mengalirnya. Istilah yang kerap digunakan adalah follow the money.

Para terdakwa kasus korupsi juga bisa dimiskinkan dengan menerapkan perampasan aset. Tapi pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang perampasan aset oleh legislator di Senayan tampaknya mandek.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak menampik ihwal berulangnya kasus suap pengadaan barang dan jasa yang kerap melibatkan kepala daerah. Merujuk pada catatan KPK, pada periode 2023, sebanyak 90 persen kasus yang ditangani komisi antirasuah adalah pengadaan barang dan jasa.

Alex mengatakan sejumlah institusi pemerintah telah menggunakan sistem digital dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Namun digitalisasi tersebut tidak serta-merta menutup celah bagi kepala daerah atau pejabat negara melakukan praktik lancung tersebut. Sebab, para vendor atau rekanan proyek telah lebih dulu bekerja sama, berbagi peran, dan berkoordinasi mengatur proyek, meski pengadaan tersebut dilakukan secara tender terbuka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 23 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto

Menurut Alex, untuk memutus mata rantai korupsi pengadaan barang dan jasa, hal yang paling penting dilakukan adalah mengimbangi sistem yang digunakan dengan integritas yang dimiliki. Integritas pemberantasan korupsi menjadi hal paling utama untuk ditanamkan kepada pejabat negara.

“Sebagus apa pun sistemnya, akan menjadi percuma jika tidak diimbangi integritas,” ujar Alex. “Pelaku korupsi itu tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama. Jadi, secanggih apa pun sistem yang digunakan, pasti akan jebol juga jika tidak ada integritas yang tertanam.”

Pada pengujung 2023, KPK menangkap dan menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuban bersama sejumlah orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan jual-beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 10 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto

Pada April 2023, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sebagai tersangka dugaan suap penyediaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah sebesar 5-10 persen. Dalam persidangan pada November lalu, KPK menuntut Muhammad Adil 9 tahun pidana penjara. Jaksa menilai Adil bersalah dengan tiga kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 19 miliar.

Rasuah pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kepala daerah tidak hanya di luar Pulau Jawa.Pada April lalu, KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan jaringan Internet dan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di Kota Kembang tersebut.

Vonis Rendah, Uang Pengganti Korupsi Tak Sesuai

Menukil data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016-2020, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kepala daerah tercatat 1.093 perkara dari 2.227 perkara korupsi yang ditangani aparat. Menurut pegiat antikorupsi tersebut, jumlah kerugian negara akibat praktik lancung ini mencapai Rp 5,3 triliun.

Wakil Koordinator ICW Siti Juliantari Rachman mengatakan, selain rendahnya vonis pidana terhadap terdakwa suap pengadaan barang dan jasa, fenomena berulangnya praktik rasuah ini tidak lepas dari kecilnya denda serta pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Siti menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki ICW, hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau denda akibat korupsi yang dilakukan terdakwa sangat ringan. Dia menyebutkan hanya 10-15 persen dari nilai proyek yang diminta untuk dibayarkan. Padahal jumlah kerugian negara atau rasuah yang terjadi bisa lebih besar dari persentase tersebut. “Ini jelas sangat timpang dari apa yang telah menjadi kerugian negara,” ujarnya.

Siti juga menyoroti tidak optimalnya sistem pengawasan digital serta pengawasan konvensional yang dilakukan aparat dan inspektorat di pemerintahan. Menurut dia, hal tersebut juga mendorong kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini terus terjadi. Dia menjelaskan, digitalisasi yang diterapkan tidak sejalan dengan pengawasan yang dilakukan. Bahkan publikasi yang disediakan pun cenderung sulit untuk diakses masyarakat. “Jadi, bagaimana masyarakat akan mengawasi jika informasinya saja tertutup?” ujarnya. “Dalam mencegah, semestinya fungsi pengawasan yang diperkuat. Di sinilah peran masyarakat diperlukan.”

Dari segi penindakan, Siti sependapat dengan Saut. ICW juga mendorong agar penanganan perkara yang dilakukan aparat dan lembaga dapat dijalankan secara maksimal. Menurut Siti, terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa sangat mungkin dijerat pasal TPPU yang menjadi momok menakutkan bagi para koruptor. “Jika penyidik mau menelusuri lebih dalam aliran uangnya, bukan tidak mungkin indikasi TPPU itu ditemukan unsurnya,” ucap Tari. “Tapi, sayangnya, praktik di lapangan cenderung menangani perkara di permukaan.”

Adapun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak membantah ihwal berulangnya kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan KPK, melalui Deputi Koordinasi dan Supervisi, intens menindaklanjuti dan melakukan pencegahan. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang dilakukan KPK masih diterima sebagai persoalan administratif oleh pemerintah daerah. “Ini menjadi pembelajaran bagi kami dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk menguatkan pencegahan."

ANDI ADAM FATURAHMAN