Pesan MPR dan DPR Soal Kualitas Layanan Haji setelah Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) tidak luput dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun, dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan anggaran kementeriannya pada 2025 terpangkas Rp 14,28 triliun, dari semula Rp 78,59 triliun menjadi Rp 64,27 triliun. Dia menuturkan beberapa program dan kegiatan prioritas akan terdampak akibat efisiensi anggaran, salah satunya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Adapun dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama BPH di Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025, Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf menuturkan pihaknya terdampak kebijakan efisiensi anggaran dengan nilai Rp 85,9 miliar atau 66,21 persen dari total pagu anggaran Rp 129.739.976.000. “Sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp 43.839.976.000 atau 33,79 persen dari anggaran semula,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Penyelenggaraan haji pada 2026 akan dilaksanakan oleh BPH. Sebelum 2026, BPH akan membantu Kemenag dalam pelaksanaan ibadah haji untuk memperlancar peralihan penyelenggara dari Kemenag ke BPH.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: Kami Ingatkan Jangan Sampai Kualitas Layanan Haji Menurun

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kemenag dan BPH tidak mengurangi kualitas layanan bagi jemaah haji pada 2025 atau 1446 Hijriah, sekalipun ada efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. 

“Alhamdulillah, kemarin rapat kerja di Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama dan hari ini dengan Kepala BPH, keduanya sepakat untuk tetap menyelenggarakan haji dengan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas sekalipun terjadi efisiensi anggaran,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Dia menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kepala BPH di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. “Alhamdulillah, usulan itu menjadi kesimpulan rapat bahwa efisiensi anggaran di Kemenag dan BPH tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau Kemenag dan BPH tetap optimistis dan bekerja cerdas guna menjaga serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, meski banyak anggarannya dipangkas.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan, menindaklanjuti instruksi presiden, Kemenag dan BPH turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran. “Ketika ada kebijakan Presiden untuk efisiensi anggaran, kami mengingatkan jangan sampai kualitas layanan dan penyelenggaraan haji yang sudah disepakati sebelumnya berubah, apalagi menurun atau mengulangi masalah-masalah pada tahun sebelumnya,” kata dia.

Dia menyebutkan Komisi VIII DPR, yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, telah ikut membantu pemerintah dalam menurunkan biaya haji tahun ini. Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dalam waktu dekat akan segera terbit.

Komisi VIII DPR Desak BPH Berkoordinasi dengan Kemenag

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengingatkan BPH agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 atau kinerja BPH. 

“Dalam hal adanya efisiensi anggaran BPH tahun 2025, tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji atau kinerja BPH serta pelaksanaan haji 2026,” kata dia dalam Raker Komisi VIII DPR bersama BPH di Jakarta, Selasa.

Komisi VIII DPR RI mendesak BPH berkoordinasi dengan Kemenag dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai peralihan anggaran sebesar Rp 50 miliar dari Kemenag ke BPH sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Komisi VIII pada 5 Desember 2024. “Sehingga anggaran BPH setelah efisiensi menjadi Rp 93.839.976.000,” ujar Singgih.

Menag Sebut Efisiensi Anggaran Berdampak pada Program Prioritas, termasuk Haji

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan beberapa program dan kegiatan prioritas akan terdampak akibat efisiensi anggaran. Pemangkasan ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Nasaruddin menjelaskan kegiatan prioritas yang terdampak, antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat dan pengembangan potensi ekonomi berbasis agama. Selain itu, efisiensi anggaran ini mempengaruhi pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, serta digitalisasi layanan keagamaan.

Dalam bidang pendidikan, Nasaruddin menyebutkan program yang terdampak meliputi pemberian bantuan pemerintah di sektor pendidikan, termasuk beberapa kegiatan prioritas seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Balai Guru Penggerak (BPG) serta bantuan beasiswa untuk peserta didik dan pendidik. Selain itu, efisiensi ini mempengaruhi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penuntasan rehabilitasi madrasah.

“Lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen sebagaimana tergambar pada postur anggaran Kementerian Agama," kata Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Anggaran Kementerian Agama 2025 terpangkas Rp 14,28 triliun, dari semula Rp 78,59 triliun menjadi Rp 64,27 triliun. Namun Nasaruddin mengatakan rencana efisiensi anggaran yang dilakukan kementeriannya saat ini masih belum mencapai target yang ditetapkan Kemenkeu. Hingga saat ini, hasil identifikasi sementara baru mencapai Rp 7,28 triliun. “Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi,” ujarnya.

M. Rizki Yusrial dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi Kabinet Merah Putih terhadap Efisiensi Anggaran Prabowo