Menjegal Lawan Lewat KPK

Maraknya pemilihan kepala daerah secara langsung di berbagai daerah rupanya ikut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sibuk. Para pegawai di bagian pengaduan masyarakat KPK kebanjiran berkas dan dokumen pengaduan dugaan korupsi calon bupati maupun wali kota. Sebagian dikirim perorangan dan tidak sedikit yang dikirim lembaga swadaya masyarakat yang berbaju gerakan antikorupsi.

"Boleh dibilang hampir semua (daerah) yang melaksanakan pemilihan (ada laporannya)," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Junino Yahya, kepada Muhamad Nafi dari Tempo. Tentu saja tidak semua laporan itu benar. Sebab, kata Junino, ada kemungkinan laporan tersebut hanya untuk menjegal sang calon agar tidak melaju ke pemilihan. Untuk memperkecil peluang itu, semua laporan akan ditindaklanjuti setelah pemilihan.

Praktek menjegal calon bupati dengan cara memasok data ke KPK terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Koordinator Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Wonogiri, P.A. Handoyo, mengakui melaporkan Begug Purnomosidi, bupati lama sekaligus calon Bupati Wonogiri, ke KPK. "Kami berniat menghadang pencalonannya dan kami tidak pernah disponsori oleh siapa pun," katanya. Ada lima kasus dugaan penyelewengan Begug yang dilaporkan OMS. Salah satunya soal dugaan menilap uang milik tenaga kesehatan Rp 1,1 miliar.

Menurut Handoyo, KPK melalui Junino Yahya telah mengirim surat balasan kepadanya. Dalam surat itu, KPK meminta Handoyo melengkapi fakta yang bisa dijadikan bukti awal terjadinya korupsi. Menanggapi tudingan itu, Begug, yang akan dicalonkan PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah pada September mendatang, tenang-tenang saja. Dia mengaku tahu persis siapa otak di belakang Handoyo. "Biar saja. Saya siap bila ada proses hukum yang harus dijalani," kata Begug.

Melaporkan calon kepala daerah ke KPK juga terjadi di Jambi. Sejumlah LSM melaporkan calon Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin ke KPK atas dugaan melakukan korupsi dalam sejumlah proyek pembangunan semasa menjadi gubernur. "Kami melaporkan Zulkifli tidak ada kaitannya dengan pilkada," kata Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Lingkungan dan Masyarakat Jambi, Agus Purnomo Hawe.

Calon Gubernur Jambi lainnya membantah terlibat dalam pelaporan maupun sebagai pemasok data tentang dugaan korupsi Zulkifli. "Saya tidak berpolitik seperti itu dan tidak terbiasa dengan cara-cara demikian," kata Usman Ermulan, salah satu calon Gubernur Jambi. Meski digoyang kanan-kiri, pasangan Zulkifli Nurdin-Antoni Zerda, yang diusung di antaranya oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, tampaknya bakal menang. Hasil sementara perhitungan suara dari pemilihan yang digelar pada 26 Juni lalu, pasangan Zulkifli meraup suara lebih dari 50 persen.

Kasus Jambi dan Wonogiri hanya sedikit contoh menjegal lawan politik menggunakan tangan KPK. Semua pelapor mengaku tidak terkait dengan pemilihan daerah dan murni ingin membongkar kasus korupsi. Tapi tidak bisa dihindari, sebagian laporan, "Ada permainan politik, bukan murni melaporkan kasusnya," kata Junino.

Johan, Imron Rosyid (Wonogiri), Syaipul Bakhori (Jambi)