Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. Abdul Kadir akan melaporkan rencana menghapus moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Melaporkan tentang rencana kami untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi," kata dia di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia belum bisa memastikan kapan tepatnya penghapusan moratorium dilaksanakan. Namun, dia berharap moratorium itu segera dihapus. "Lebih baik karena potensi besar," kata dia.
Selain itu, Abdul juga akan melaporkan pembentukan Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Prabowo. Sebagai pemimpin desk itu, Abdul ingin memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran.
Desk ini juga diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dan perdagangan manusia di luar negeri. Salah satu cara untuk meminimalisir hal itu dengan melakukan perekrutan secara prosedural. "Sebab, 95 persen masalah pekerja migran karena tak sesuai prosedur," kata dia.
Dia mengatakan, jaminan perekrutan dilakukan secara legal akan dilakukan dengan memperbaiki regulasi. Selain itu, pemerintah akan menindak sindikat yang ada. "Lalu melakukan sosialisasi yang masif agar orang mengerti bekerja secara produseral dan aman," kata dia.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebelumnya berencana membuka peluang akan kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi. Menteri KP2MI Abdul Kadir Karding mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi kembali dibuka.
Karding mengatakan dirinya telah bertemu dengan pihak Arab Saudi mengenai rencana pengiriman PMI. Proses penjajakan akan dilakukan pada bulan ini.
Dia mengatakan pihak Arab Saudi harus menjamin asuransi hingga penghasilan PMI. Selain itu, kerja sama pengiriman PMI akan dilakukan dengan BUMN di Arab Saudi tidak lagi dengan perorangan.
Foto 
