Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas maritim Malaysia (APMM) menembak lima pekerja migran Indonesia atau PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (KP2MI) masih menelusuri detail kronologi dan penyebab insiden penembakan yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025 itu. Penembakan itu mengakibatkan seorang PMI meninggal, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengecam penggunaan tindakan berlebihan (excessive use of force) dalam insiden penembakan PMI oleh otoritas maritim Malaysia tersebut.
“Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan satu orang WNI tersebut,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Senin, 27 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan DPR akan membentuk tim guna memantau jalannya penanganan penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM tersebut. “DPR RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” ujarnya.
Dia juga mendorong KP2MI membentuk tim investigasi guna mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. Termasuk, kata dia, melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan, dan mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya di Tanah Air.
Dasco menyebutkan akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan KP2MI untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut, serta mendorong agar kedua kementerian itu menempuh langkah-langkah diplomatik dalam mengungkap kasus secara tuntas dan transparan.
“Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut,” tuturnya.
Dia menyampaikan duka cita atas wafatnya salah seorang PMI dalam insiden penembakan tersebut.
KP2MI Kecam Penembakan PMI di Malaysia
KP2MI mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima PMI. “Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam konferensi pers untuk menanggapi insiden tersebut, Senin.
KP2MI juga memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Saat ini, kata dia, KP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal.
Dia mengatakan KP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat. Christina juga menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi.
Dia menuturkan, dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Dia pun menegaskan negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan HAM bagi para PMI.
Anggota DPR Minta Kemenlu-KBRI Usut Kasus Penembakan PMI di Malaysia
Adapun Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri dan KBRI Malaysia menyelidiki kasus penembakan lima PMI oleh APMM. Dia menilai penembakan itu merupakan penggunaan kekuatan berlebihan.
Dia mengatakan kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan. “Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi," kata Amelia di Jakarta, Senin.
Menurut dia, jangan sampai insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik. Dia pun sangat mengecam peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia itu, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.
Politikus Partai Nasdem itu juga berharap insiden itu dapat menjadi momentum meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melintas melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.
“Kami juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” kata dia.
Anastasya Lavenia Y dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan TB Hasanuddin Sebut Deddy Corbuzier Dapat Dihukum Militer karena Kritik Keluhan Anak-anak Soal MBG
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini