Monopoli Dana Seret

LEWAT Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241 Tahun 2004, PT Askes ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga yang mengelola dana kesehatan rakyat miskin.

Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan Rp 4,58 triliun untuk Askeskin. Tapi, karena kas cekak, Departemen Kesehatan baru mampu mengucurkan Rp 1,7 triliun. Dari dana itu, PT Askes mencairkan 50 persen ke rumah sakit sebagai uang muka. Sisanya dicairkan setelah rumah sakit mengajukan klaim ke PT Askes.

Pencairan klaim inilah yang jadi masalah. Sejumlah rumah sakit daerah mengaku klaim Askeskin untuk Januari-Juni lalu belum dibayar oleh PT Askes. Lima rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, saat ini punya piutang Rp 84 miliar di PT Askes.

Kondisi ini membuat kelimpungan para bos rumah sakit di Jawa Timur. Rumah Sakit Dr Saiful Anwar, Malang, misalnya, masih menunggu pencairan uang Askeskin Rp 36 miliar. ”Kami terpaksa membuat surat utang ke supplier,” kata Pawik Supriadi, direktur rumah sakit tersebut.

Rumah Sakit Dr Soetomo, Surabaya, mengalami hal serupa. Ada dana klaim Rp 33 miliar yang belum bisa dicairkan. Untuk mengatasi hal ini, rumah sakit itu melakukan seleksi ketat kepada pasien Askeskin. ”Sebab, ada juga yang pura-pura miskin,” kata Slamet Riyadi Yuwono, Direktur RSU Dr Soetomo.

Masalahnya, kata Agus Purwono, Kepala Bagian Askeskin PT Askes Indonesia Regional VII Jawa Timur, PT Askes kekurangan dana. Dari anggaran Askeskin Jawa Timur senilai Rp 642 miliar, mereka baru mendapat kucuran Rp 263 miliar, dan Rp 227 miliar di antaranya sudah disalurkan ke rumah sakit. ”Hanya ada sisa Rp 36 miliar. Itu pun harus dibagi ke rumah sakit di Jawa Timur,” kata Agus.

Menipisnya dana Askeskin itu, kata Orie Andari, Direktur Utama PT Askes, karena jumlah pengguna Askeskin semakin banyak. Tahun ini ada 76,4 juta orang miskin yang menggunakan Askeskin. ”Tahun lalu hanya 60 juta orang,” katanya.

Kini pemerintah daerah Jawa Timur berancang-ancang membuat program jaminan sosial sendiri. ”Prinsipnya, jangan sampai ada monopoli pusat,” kata Saleh Mukadar, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur.

Sedangkan untuk mengatasi dana Askeskin yang belum cair, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo akan memberikan dana talangan sebesar Rp 12 miliar. ”Tapi kami minta dana Askeskin harus cair,” kata Imam.

Sunudyantoro, Rochman Taufiq (Surabaya), Bibin Bintariadi (Malang)