Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menyarankan pemerintah menambah anggaran keselamatan transportasi setelah angkutan bus wisata memicu kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kecelakaan yang diduga karena rem blong tersebut melibatkan 12 kendaraan mengakibatkan total 14 korban, 4 di antaranya meninggal, 2 luka berat, dan sisanya luka ringan. Bus wisata bernomor polisi DK 7942 GB tersebut telah kedaluwarsa sejak 26 April 2020. Uji berkala kendaraan tersebut juga sudah habis masa berlakunya sejak 15 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengatakan maraknya kasus kecelakaan disebabkan anggaran untuk keselamatan transportasi yang minim, bahkan terus menurun.
“Semua negara maju di dunia pasti angka kecelakaan rendah dan tingkat keselamatan tinggi. Perlunya kesadaran pemimpin negeri untuk peduli akan keselamatan transportasi menjadi program prioritas nasional,” kata Djoko dalam keterangan kepada Tempo, Jumat, 10 Januari 2025.
Djoko mengatakan Kemenhub perlu juga menambahkan layanan hotline angkutan wisata untuk secara langsung masyarakat dapat menanyakan kondisi kendaraan yang akan disewa. Di sisi lain, Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Derah (BPTD) perlu melakukan rampcheck di lokasi destinasi wisata secara rutin.
“Sayangnya, ini tidak bisa dilakukan rutin disebabkan anggarannya terbatas. Jika dilakukan rutin setiap akhir pekan atau libur panjang, niscaya pengusaha bus wisata tidak berizin akan takut mengoperasikan busnya,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, rampcheck belum rutin dan masyarakat belum peduli akan keselamatan, sehingga kecelakaan bus wisata akan terus berlangsung. Ia mengatakan seharusnya pengusaha dan panitia atau event organizer diperkarakan hingga ke pengadilan apabila ada pelanggaran izin angkutan wisata sudah kadaluarsa tetap beroperasi. Namun, sampai saat ini belum pernah ada yang sampai ke pengadilan dan dipenjara.
“Dampaknya, sampai sekarang praktik operasi bus wisata tidak berizin masih tumbuh subur dan disukai masyarakat, lantaran tarifnya murah, meski keselamatan terabaikan,” kata dia.
Menurut Djoko, adanya program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat anggaran sektor lain tersedot atau dialihkan. Dampaknya, anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan akan menurun drastis.
Djoko mengatakan memang pernah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kementerian Perhubungan. Namun DAK tidak sampai berumur lima tahun dan sekarang sudah tidak ada lagi. Program stimulan untuk membenahi angkutan umum di daerah dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat semula Rp 440 miliar di tahun 2024 untuk 45 koridor, sekarang tinggal Rp 177 miliar untuk alokasi 17 koridor.
Padahal, kata Djoko, ada 90 kota di Indonesia yang semuanya harus dibenahi angkutan umumnya. Belum lagi ada 20-an wilayah aglomerasi yang juga turut dibenahi angkutan umumnya. Angkutan umum yang baik akan berpengaruh pada penurunan angka kecelakaan.
Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 sebesar Rp 80,63 triliun. Namun memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun, sehingga ada gap sebesar Rp 55,87 triliun. Kemudian mengajukan tambahan sebesar Rp 7,68 triliun disetujui perubahan sebesar Rp 6,69 triliun. Jadi tahun 2025 Kemenhub mendapat anggaran 31,45 triliun. Sementara anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun untuk 6 bulan.
“Padahal sesungguhnya yang dikerjakan Kementerian Perhubungan adalah keselamatan (safety) dan pelayanan (service),” tutur dia.
