Mundur dan kemunduran

ADA pesan khusus dari Presiden Soeharto kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Ketika bertemu sepuluh anggota DPP Golkar, termasuk Ketua Umum Harmoko dan Sekjen Ary Mardjono, di Bina Graha Selasa pekan lalu, Pak Harto mengingatkan beberapa hal: kaderisasi, konsolidasi, dan disiplin organisasi. Dan yang tak kalah pentingnya, "Melakukan evaluasi pengalaman yang membawa kemunduran organisasi". Pesan itu penting bagi Golkar. Sebab, datangnya dari Ketua Dewan Pembina. Khusus soal "kemunduran organisasi", Harmoko menafsirkannya sebagai penurunan suara Golkar pada Pemilu 1992. "Ini sesuai dengan evaluasi secara umum terhadap Golkar," tuturnya. Ikhtiar konsolidasi agaknya memang diprioritaskan, mengingat belakangan ini Golkar menghadapi kasus-kasus "aneh" yang tak pernah terdengar pada masa sebelumnya. Ancaman mundur dan tak selalu menurut pada petunjuk atas terjadi di beberapa daerah. Dan setiap kasus agaknya mengandung keinginan Golkar daerah untuk menjadi kekuatan politik yang efektif dan aspiratif. Beberapa kasus yang kini banyak disorot adalah: Recalling di Sumatera Selatan Anggota Fraksi Karya DPRD Sumatera Selatan, M.H. Ritonga, sudah pasti di-recall. "DPP Golkar sudah menyetujui usulan kami," kata Ketua Golkar Sumatera Selatan H.M. Arub kepada TEMPO. Ritonga memang dikenal vokal, kritis. Lewat koran lokal, ia mempertanyakan proyek reklamasi di Palembang yang macet. Ia mengecam ketidakhadiran gubernur pada rapat pertanggungjawaban anggaran. Ketika akhir tahun lalu muncul isu kebocoran dana pembangunan 30%, ia menimpalinya bahwa yang terjadi di sana lebih tinggi. Gubernur Ramli Hasan Basri menyetujui pencopotan Ritonga. Tapi, katanya, bukan karena soal vokal. "Kalau vokal itu berani meluruskan yang salah, bukan membenarkan yang salah," ujarnya. Belakangan Ritonga mengaku bahwa ucapannya itu salah dikutip wartawan. Toh itu tak menolongnya. Lalu isu yang berkembang, konon Gubernur Hasan Basri kesal karena Ritonga termasuk sejumlah anggota Fraksi Karya yang tak mendukungnya dalam pencalonan gubernur Agustus lalu. Tentu tuduhan itu ditolak Hasan Basri: "Ngawur. Saya tak akan mencampuradukkan urusan pribadi." Pemilihan Bupati Brebes Semula empat fraksi di DPRD Brebes sepakat mencalonkan kembali Bupati Kol. Hardono. Belakangan ABRI dan Golkar menarik niatnya dan mencalonkan Kol. Syamsudin Sagiman, yang direstui Gubernur dan Panglima Kodam Jawa Tengah. "Hardono cukup berhasil. Tapi kami ingin menempatkan kader yang lain," ujar Mayjen Soejono, Panglima Kodam Diponegoro. Namun, Fraksi PP dan PDI ngotot dengan calonnya. Hardono sendiri bilang siap dicalonkan. "Sebagai anggota ABRI, saya tunduk pada atasan. Tapi saya belum diperintahkan mundur," ujarnya. PDI dan PPP hendak mempertahankannya karena dianggap berhasil. Di samping itu, Hardono didukung pula oleh NU, MUI, dan HSNI setempat. Di kalangan tokoh masyarakat Brebes, Golkar dianggap lembek. "Apa boleh buat, Pangdam tak mencalonkannya," ujar tokoh di Fraksi Karya. Suasana politik pun hangat. Bupati Hardono menjadi pembicaraan karena dianggap nekat -- walau tak dicalonkan Golkar dan ABRI. Pemilihan bupati yang dijadwalkan pekan ini bisa-bisa terancam tertunda. Pemilihan Bupati Deliserdang Ketua Fraksi Karya DPRD Deliserdang, Sumatera Utara, M. Buang, akhirnya benar-benar angkat kaki. Ia konsekuen, mengundurkan diri. Awal Januari lalu, ia bersama 20-an anggota Fraksi Karya lainnya mengancam mundur ramai-ramai bila jago mereka untuk bupati, Usman D.S., Ketua Golkar setempat, ditolak Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. Golkar Sumatera Utara turun tangan. Ancaman aksi boikot dan mundur supaya dibatalkan. Maka, pemilihan bupati 20 Januari lalu mulus, Kol. Maymaran menang. Tapi Buang telanjur meradang. Walhasil, ia benar-benar mundur. "Silakan mundur. Jangan dikira gara-gara satu orang, Golkar ambruk," kata Gubernur Raja Inal Siregar. Pemilihan Gubernur Kal-Teng Manuver 21 anggota Fraksi Karya Kalimantan Tengah berhasil. Mereka menggertak akan mengundurkan diri kalau Karna Suwanda dilantik menjadi gubernur. Pada-hal, dalam pemilihan 18 Desember lalu, Karna menang dengan 24 suara atas A. Nihin, yang mengantongi 21 suara. Rupanya, gertakan itu membuat Jakarta tersentak. Walhasil, Karna Suwanda terpaksa mengundurkan diri. Proses pemilihan gubernur pun diulang dari awal Juli nanti. Kasus Golkar Batam Ketua Golkar Batam, Bambang Sujagat, digoyang "anak buahnya". Dalam rapat pleno pengurus DPD II Batam yang dihadiri Ketua Golkar Riau, Rivai Rachman, Rabu pekan silam, Bambang seperti diadili. Bahkan ia tak diberi kesempatan membuka suara. Posisinya sebagai Ketua Golkar sejak enam bulan lalu kini di ujung tanduk. Sebab, sebagian pengurus Golkar, konon, menuntut agar Bambang diganti. Bambang memang punya masalah dengan 34 dari 48 pengurus Golkar Batam. Ia dianggap lancang membuat laporan ke Ketua Badan Otorita Batam, B.J. Habibie, tentang tender proyek bangunan fisik di sana. Laporan itu dianggap sepihak, menyu- dutkan pihak lain. Kelima kasus Golkar itu menggambarkan perlunya konsolidasi untuk mengatasi masalah intern Golkar. Golkar daerah, secara hierarkhis, memang harus bergantung ke atas. Namun, bila kepentingan di atas tak sesuai dengan aspirasi di bawah, benturanlah yang sering terjadi.Putut Trihusodo, Sarluhut Napitupulu, Irwan Siregar, Hasan Syukur, dan Bandelan Amarudin