Lobi Meredam Ancaman Hak Angket

Pertemuan antara Jokowi dan Surya menjadi hal yang menarik perhatian publik. Sebab, dalam kontestasi pemilihan presiden 2024, keduanya berada di kubu yang berseberangan. Surya menjadi pengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor urut 01 ini mengusung Koalisi Perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Adapun Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang bersanding dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pasangan calon nomor urut 02 ini mengusung Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

Seorang pejabat sekaligus kolega Jokowi yang mengetahui persamuhan tersebut menuturkan Presiden berpesan kepada bos Media Group itu agar NasDem mau menerima hasil perolehan suara pilpres 2024, baik berdasarkan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei maupun hitungan resmi (real count) Komisi Pemilihan Umum.

Hasil hitung cepat menyebutkan pasangan Prabowo-Gibran unggul. Adapun berdasarkan penghitungan KPU hingga pukul 23.00 WIB, kubu pasangan calon nomor 02 itu untuk sementara unggul dengan 58 persen suara. Perolehan data penghitungan KPU sudah mencapai 71,9 persen dengan 592.084 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS). "Pertemuan itu juga membahas kemungkinan NasDem bergabung dengan poros Prabowo-Gibran," ujar pejabat tersebut kepada Tempo pada Senin lalu.

Menurut sumber pejabat itu, NasDem diajak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut untuk menggembosi gerakan perlawanan partai pengusung kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dan kubu Anies-Muhaimin di Senayan. NasDem, kata sumber ini, menjadi partai yang paling mungkin didekati melalui lobi politik. "Kalau PKS diajak bergabung di Koalisi Indonesia Maju, mereka cenderung bersikap resistan," ujarnya. "Kalau NasDem masuk, suara pemerintah di parlemen bisa menjadi dominan karena lebih dari 50 persen." 

Perlawanan melalui jalur Senayan ini bermula dari usul calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di gedung HighEnd, Jakarta Barat, Kamis, 15 Februari lalu, Ganjar mengusulkan agar partai politik pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak angket untuk melawan dugaan kecurangan pemilu.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. "Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi," kata Ganjar, Jumat, 16 Februari lalu. Hak angket ini nantinya menjadi jalan bagi legislator untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Adapun hak interpelasi bertujuan meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Kubu Ganjar-Mahfud tidak bisa mengajukan hak angket sendirian. Dibutuhkan dukungan partai pendukung di kubu Anies-Muhaimin untuk mencapai skor lebih dari 50 persen persetujuan anggota DPR. Nantinya usul hak angket ini dilambungkan dua partai pengusung Ganjar-Mahfud di parlemen, yaitu PDI Perjuangan dan PPP, setelah masa sidang DPR dibuka pada Maret mendatang.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 5 Maret 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Badan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Rahmat Harahap mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh tidak terlepas dari keinginan Prabowo menggelar rekonsiliasi setelah pemilihan umum. Dia bercerita, sejak awal mendirikan Gerindra, Prabowo bercita-cita merangkul seluruh anak bangsa untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah dilantik menjadi presiden menggantikan Jokowi, kata Rahmat, Prabowo akan berupaya menyatukan semua lawan politiknya. "Semua akan dirangkulnya. Keinginan ini juga sudah disampaikan kepada Presiden," ujarnya. "Kalau ditanya apa korelasinya pertemuan Presiden dengan Surya Paloh? Tunggu seminggu lagi akan terlihat korelasinya."

Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago membantah anggapan bahwa persamuhan Surya dengan Jokowi itu sebagai upaya melobi Koalisi Perubahan dalam menggembosi perlawanan kubu Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut adalah hal biasa. "Pertemuan itu untuk bertukar pikiran perihal bangsa dan negara," katanya. "Jangan dikaitkan dengan politik. Masa silaturahmi dua sahabat harus selalu dikaitkan dengan politik?"

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan partainya tidak mempersoalkan pertemuan Surya dengan Jokowi. PKS, kata dia, memilih berfokus mengawal proses penghitungan suara. "Kalaupun tidak ada komunikasi soal pertemuan itu, kami menghormati hak politik NasDem," ujarnya. PKS juga tidak ingin membahas langkah partai koalisi setelah pemilu. Sampai saat ini PKS hanya ingin berfokus pada terwujudnya pemilu bersih.

Keputusan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi partai lain, Kholid menjelaskan, ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro PKS. Musyawarah tersebut akan dihelat setelah seluruh penghitungan suara resmi dirampungkan KPU dan laporan dugaan kecurangan ditangani lembaga pengawas. "Oposisi atau koalisi, kami tidak mau terburu-buru," ucapnya.

Ahmad Mabruri, juru bicara PKS lainnya, mengatakan pertemuan Surya dengan Jokowi tidak mempengaruhi sikap partai di Koalisi Perubahan, meski NasDem tidak menyampaikan informasi pertemuan tersebut. "Setiap partai memiliki otoritas, bebas berkomunikasi politik dengan siapa saja," tuturnya.

Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan Hak Asasi Manusia Partai NasDem Taufik Basari menepis tudingan bahwa pertemuan Surya dengan Jokowi memicu keretakan di Koalisi Perubahan. Menurut dia, partai politik pengusung Anies-Muhaimin tidak mempersoalkan pertemuan tersebut dan memilih berfokus mengawal proses penghitungan suara di semua daerah. "Koalisi baik-baik saja, ujarnya. 

Ketua DPP PKB Daniel Johan berpendapat serupa. Menurut dia, pertemuan antara Surya dengan Jokowi merupakan hak politik NasDem dalam melakukan komunikasi politik. "PKB tidak mempersoalkan. Semua partai punya hak masing-masing dalam politik," katanya.

Adapun Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan rencana kubu 03 menempuh jalur hukum ihwal sengketa pemilu di DPR tengah dimatangkan tim khusus. Dalam siaran pers yang diterima kemarin, kata Arsjad, tim khusus itu diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud. 

Tim tersebut dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua serta Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua. Perihal langkah hukum, termasuk penggunaan hak angket di DPR, Arsjad mengatakan tim sepenuhnya menyerahkan kepada TPDK Ganjar-Mahfud.

Sinyal Rekonsiliasi hingga Lobi

Menanggapi hal ini, peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi sarat nuansa politik lantaran dilakukan mendadak dan ketika pertarungan pemilihan umum belum selesai. Menurut dia, pertemuan ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, pertemuan dua sekondan yang pernah berseberangan itu kini menjadi sinyal akan terjadinya rekonsiliasi. "Hal lainnya, mungkin saja ada lobi-lobi untuk menarik kembali NasDem ke koalisi partai pendukung pemerintah," kata Usep.

Menurut dia, masuknya NasDem ke koalisi akan berdampak positif terhadap pemerintahan selanjutnya setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Bergabungnya NasDem membuat peta kekuatan partai di koalisi Prabowo menjadi lebih kuat karena minim oposisi. "Hal negatifnya, ini buruk bagi demokrasi karena tidak ada yang mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Usep. "NasDem juga akan mendapat banyak kritik, salah satunya dari pendukung Anies Baswedan."

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pertemuan Surya dengan Jokowi bisa dipandang sebagai kekhawatiran Presiden terhadap potensi serangan yang dilancarkan PDI Perjuangan. Menurut dia, sebagai kader PDI Perjuangan, Jokowi pasti memprediksi bagaimana langkahnya ke depan setelah terjadi prahara dengan pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo. "Kalau di pemilihan legislatif PDI Perjuangan kembali menang, bukan tidak mungkin pemerintahan Prabowo-Gibran akan diserang habis-habisan," kata Agung.

Namun, Agung melanjutkan, eskalasi serangan PDI Perjuangan dapat diminimalkan apabila anggota partai di Koalisi Perubahan bergabung dengan pemerintahan. Dari hasil pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, menurut dia, hal yang nantinya menentukan adalah bagaimana sikap PKS dan PKB akan berlabuh. "Sepertinya, dengan melihat rekam jejak, PKS dan PKB ada kemungkinan mengikuti NasDem," ujarnya.

ANDI ADAM FATURAHMAN | SUKMA LOPPIES | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | SULTAN ABDURRAHMAN