Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panja Keamanan Laut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Ahmad Heryawan menyarankan agar pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran hasil efisiensi kementerian dan lembaga untuk memperkuat keamanan laut Tanah Air yang dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Menurut dia, peningkatan kapasitas Bakamla menjadi penting untuk menjaga perairan Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terlebih lagi, kata dia, saat ini Bakamla masih menghadapi pelbagai keterbatasan. Tak terkecuali dari segi anggaran, jumlah personel, dan fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. Karena itu, dia menilai bahwa perlu ada penguatan dari segi anggaran hingga otoritas kepada Bakamla ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut," kata Aher, sapaan akrabnya sesuai pertemuan dengan Kepala Bakamla Zona Timur Indonesia, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Februari 2025.
Legislator dari fraksi PKS ini mengatakan, penguatan terhadap Bakamla juga harus menyasar landasan hukumnya. Dia menilai bahwa diperlukan regulasi lebih kuat untuk memastikan Bakamla punya wewenang penuh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
"Kami di DPR akan mengusulkan penguatan Bakamla dalam bentuk undang-undang," ucapnya.
Dengan penguatan landasan hukum itu, katanya, lembaga keamanan laut itu punya otoritas yang jelas, sehingga pengamanan laut tidak bersifat koordinatif semata.
Dia mengatakan, dengan penguatan anggaran, kewenangan, dan kelembagaan Bakamla, bisa membuat kinerjanya lebih optimal dalam menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Serta memastikan kekayaan maritim dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Foto 
