Para gubernur: yang mundur & yang muncul

TIGA hari sebelum sidang paripurna DPRD Sulawesi Tenggara untuk memilih calon gubernur pengganti Edy Sabara, di Jakarta sudah disebut bahwa Menteri Polkam Panggabean sudah akan melantik drs. Abdullah Silondae sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari. Dan benar. Dalam pencalonan 9 Juni lalu, Abdullah Silondae muncul dengan suara terbanyak dibanding dua calon lainnya. Ia mengumpulkan 21 suara, sedang kedua calon lainnya Konggoasa dan Abdul Karim Aburaera SH masing-masing hanya mendapat 7 dan 8 suara. Tak jelas, apakah itu isyarat bahwa untuk pelantikan Silondae sebagai gubernur 23 Juni nanti, tidak boleh dan tidak perlu terjadi kekalutan. Pembantu TEMPO di Kendari beberapa hari sebelumnya memang melaporkan bahwa sejak pertengahan tahun lalu persiapan penggantian itu telah dimulai dengan berbagai perbedaan pendapat. Beberapa kelompok masyarakat menghendaki agar pengganti Edy Sabara hendaklah seorang yang "netral" dan mampu mengatasi perbedaan faham di antara beberapa suku dan pulau-pulau yang ada di propinsi itu. Karena dikabarkan sebelumnya ada pernyataan dari "Kelompok Buton" dan "Kelompok Kendari", yang masing-masing bersikeras mengajukan tuntutan agar gubernur propinsi itu kelak dipegang oleh anggota kelompoknya. Sebagai jalan tengah kemudian dimunculkan beberapa calon dari kalangan ABRI. Tapi rupanya hanya Abdullah Silondae yang dianggap lebih mampu menyelesaikan semua masalah itu. Setidak-tidaknya mungkin karena ia dianggap cukup berpengalaman. Ia pernah menjadi Bupati Kendari selama periode 1960/1968. Terakhir ia adalah anggota MPR dan DPRD Sulawesi Tenggara, ia dicalonkan untuk jabatan gubernur oleh Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI. Bagi Silondae, masalah terpenting yang mendesak dan karena itu harus diprioritaskan di Sulawesi Tenggara adalah soal kependudukan. Ia berkata, hal itu makin penting terutama untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Dan ini dapat dilaksanakan lewat program transmigrasi. Masalah kedua adalah pemukiman kembali masyarakat yang terpencar, sehingga tercipta suatu tata lingkungan hidup yang lebih baik. Silondae belum melihat kemungkinan hambatan dalam tugas-tugasnya mendatang. Sebab, katanya, masyarakat Sulawesi Tenggara "masih murni", selalu taat terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.