Dugaan Akal-akalan Pengetesan Covid

Tenaga kesehatan merawat pasien Covid-19 di ruang ICU RSUD Slamet Martodirjo, Pamekasan, Jawa Timur, 21 Juni 2021. ANTARA/Saiful Bahri

Selain meminta agar tes PCR diprioritaskan untuk warga yang sehat, kepala dinas meminta supaya warga yang bergejala cukup dites dengan antigen. Bila hasilnya reaktif, warga diminta melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan yang ketat.

Seorang narasumber mengatakan belum ada surat resmi dari Kepala Dinas Trenggalek soal instruksi ini. Kemarin, menurut narasumber, ada perubahan instruksi yang meminta puskesmas tidak melakukan tes PCR. Puskesmas hanya boleh melakukan tes cepat antigen. Jika hasilnya reaktif, pasien itu akan dirujuk ke rumah sakit. "Terus ada lagi yang baru, swab antigen buat yang mau vaksin. Ini dari bupati," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Saeroni, tak merespons panggilan telepon ataupun pesan pendek yang dikirim Tempo. Adapun Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan instruksi yang diberikan bawahannya itu akibat salah mengartikan. "Bagaimana kami bisa mengetahui kondisi seseorang sehat atau tidak untuk dipilih menjadi obyek tes PCR? Ini kan tidak masuk akal," kata Arifin.

Dalam setiap forum, Arifin membenarkan bahwa ia menginstruksikan agar setiap pelaksanaan vaksinasi didahului dengan pengetesan. Dengan angka testing yang banyak, Arifin memprediksi angka positivity rate kasus Covid-19 di Trenggalek bisa menurun.

Hingga kemarin, positivity rate Trenggalek masih mencapai 24,56 persen. Hampir lima kali lipat lebih banyak dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen. "Perintah kami, kalau yang tes banyak, kan kemungkinan orang sehat terjaring tes juga, sehingga positivity rate akan turun," ujar dia.

Selain untuk menurunkan positivity rate, Arifin menuturkan, pengetesan massal sebelum vaksinasi bertujuan memenuhi target testing yang ditetapkan pemerintah pusat. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Trenggalek, yang dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berada pada level tiga atau sebelumnya dikenal dengan zona oranye, dipatok melaksanakan 999 pengetesan per hari.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek baru bisa melakukan pengetesan rata-rata 100-300 per hari. Arifin mengatakan pengetesan yang dilakukan bersamaan dengan vaksinasi akan membuat kerja tenaga kesehatan di puskesmas menjadi efektif.

Ia mengatakan jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas. Di antara mereka juga ada yang merangkap sebagai petugas surveilans, vaksinator, dan pelacakan. "Biar enggak kerja dua kali, kami barengkan testing dan vaksinasi," katanya.

Arifin menambahkan, warga yang diundang untuk tes adalah mereka yang menjadi bagian contact tracing. Pemerintah kabupaten akan menyasar orang-orang di lingkungan kasus positif. "Untuk keselamatan rakyat, tidak ada yang mubazir. Pertanyaan saya, apakah kita bisa memastikan orang itu sehat dari Covid atau tidak tanpa dites?" ujar dia.

Pemerintah pusat memberikan target kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan angka pengetesan selama pemberlakuan pembatasan darurat yang berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli mendatang di seluruh Pulau Jawa dan Bali.

Setiap daerah yang terkena aturan PPKM darurat mendapat target yang berbeda-beda. Target yang ditetapkan rata-rata empat hingga tujuh kali lipat dari rata-rata jumlah pengetesan sebelum penerapan kebijakan PPKM darurat.

Inisiator KawalCovid19, Ainun Najib, mengatakan meningkatkan rasio tes tanpa disertai peningkatan rasio lacak isolasi berpeluang menjadi celah manipulasi. Pejabat daerah, kata Ainun, bisa mengakalinya dengan melakukan tes kepada orang sehat saja. "Ini memang less likely (lebih kecil kemungkinannya) karena buang-buang ongkos," ujar dia.

Menurut Ainun, pemerintah semestinya mengkombinasi target rasio tes dengan rasio lacak isolasi serta cakupan vaksinasi. Menurut Ainun, ketiga kombinasi ini akan menjadi paket lengkap untuk mencapai target pengendalian wabah yang saat ini mengganas.

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pengetesan tidak boleh sengaja dilakukan kepada orang sehat, kecuali yang menjadi suspect atau kontak erat. Testing, kata Pandu, seharusnya hanya untuk orang yang bergejala. "Ya, itu ngakalin aturan untuk target tes atau tidak tahu tujuan testing," ucap dia.

Pandu menuturkan tujuan pengetesan adalah mencari kasus agar bisa segera memutus mata rantainya. Ketika ada satu kasus ditemukan, pasien bisa segera melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit jika kondisinya bergejala berat. "Bukan target yang jadi tujuan testing," ujar dia.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mengatakan masalah pengetesan di Indonesia dari dulu hingga saat ini adalah kurangnya komitmen dari pemerintah. Melihat kapasitas laboratorium yang mencapai 780 unit, Dicky menuturkan semestinya pemerintah bisa meningkatkan pengetesan lebih banyak dari hari ini. "Secara kapasitas sudah bisa. Utilitas sumber daya manusia seharusnya bisa," kata dia.

HARI TRI WASONO | MAYA AYU PUSPITASARI