Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengumumkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari dan Februari 2025 pada Kamis, 13 Maret 2025 besok. Rencana itu diungkapkan oleh Sri Mulyani di Istana Kepresidenan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Iya, Januari dan Februari. Besok (diumumkan) di konferensi pers," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan awak media tentang realisasi APBN periode Januari-Februari 2025 di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2024. Sebelum mengumumkannya, Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan undangan yang diterima oleh Tempo, Sri Mulyani akan mengumumkan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sebelumnya sempat mempublikasikan laporan realisasi APBN bulan Januari dan Februari 2025.
Pada Rabu pagi tadi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 sempat muncul di laman resmi Kementerian Keuangan. Namun dokumen tersebut sudah tak lagi bisa diakses menjelang Rabu siang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan alasan Kementerian Keuangan menurunkan dokumen APBN KiTa itu karena publikasi laporan tersebut dipercepat. “Kami takedown dulu karena kebetulan konferensi pers APBN KiTa dimajukan besok, sehingga maksudnya agar besok sekalian bisa dijelaskan secara lebih komprehensif,” kata Deni ketika dikonfirmasi oleh Tempo, Rabu, 12 Maret 2025.
Hingga hari ini, data bulanan kinerja APBN periode Januari 2025 belum juga diumumkan oleh pemerintah. APBN KiTa adalah publikasi bulanan yang berisi data rincian realisasi penerimaan negara, belanja, utang dan pengelolaan keuangan negara lainnya. Tujuannya untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Biasanya, Kementerian Keuangan rutin merilis APBN KiTa setiap bulannya. Publikasi APBN KiTa umumnya dilakukan lewat konferensi pers. Kementerian Keuangan selalu memaparkan kinerja APBN selama sebulan pada bulan berikutnya. Misalnya, realisasi APBN Januari 2025 diumumkan pada Februari. Namun paparan kinerja APBN periode Januari tak kunjung diumumkan hingga Maret ini.
Direktur Eksekutif Center for Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti keterlambatan publikasi kinerja APBN periode Januari 2025 tersebut. Bhima berpendapat pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN terkini.
Penundaan publikasi data realisasi anggaran dan belanja itu, kata Bhima, akan menurunkan kepercayaan investor. “Juga pasca efisiensi anggaran, bermasalahnya Coretax dan tambahan anggaran untuk Danantara, pemerintah makin tertutup soal kondisi fiskal,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 8 Maret 2025.
Sejak memasuki 2025, setidaknya ada tiga peristiwa ekonomi besar yang terjadi di dalam negeri. Pertama, implementasi sistem perpajakan Coretax yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Sejak peluncurannya, terdapat banyak kendala yang dilaporkan oleh wajib pajak.
Kedua, perintah pemangkasan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Ketiga, peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025. Dalam pidato peresmiannya, Prabowo mengklaim berhasil mengamankan sekitar Rp 300 triliun dari inefisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran. Dana itu akan dialokasikan untuk diinvestasikan ke Danantara.
Bhima mengatakan publikasi rutin berupa pembaruan informasi mengenai realisasi APBN sangat penting. “Perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara, rating surat utang, dan berbagai indikator makro lainnya sepanjang 2025,” kata dia.
Bhima menilai masyarakat dan para pelaku pasar juga ingin mengetahui pos belanja mana saja yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. “Serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” katanya.
Ervana Trikarinaputri dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor : Siasat Kampus Menyiasati Minimnya Dana Penelitian
Foto 
