Peneliti Bukan Mata-Mata

HASIL penelitian tentang hidup bersama di kalangan pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta ternyata bergema panjang. Berbagai tanggapan datang dari berbagai pihak. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menurut Menko Kesra Alamsyah, memprihatinkan hal itu, jika kesimpulan penelitian itu benar. Sementara itu, di Yogyakarta sendiri, penelitian Dasakung (nama kelompok sepuluh mahasiswa yang mengadakan penelitian itu (TEMPO,I6 Juni) menjadi pembicaraan di mana-mana. Dl rumah inde os, di warung di kantor-kantor. Terbetik kabar pula pihak Polwil Yogyakarta akan meminta pertanggung-jawaban atas kebenaran penelitian itu kepada pihak peneliti. Tapi ini bila memang hasil penelitian itu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kata sumber TEMPO di Polwil Yogya. Sumber itu pun mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan data seberapa jauh dampak penelitian itu meresahkan masyarakat. Tapi Kolonel (Pol.) Soeharso, Kapolwil, menolak memberikan keterangan. "Saya tidak akan memberi keterangan apa pun tentang masalah itu," katanya kepada TEMPO pekan lalu. Juga dari pihak Direktorat Sosial Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdengar komentar. Formalnya, semua penelitian sosial di kawasan Yogyakarta harus meminta izin direktorat ini. Kata Sugeng Kadarusman, kepala direktorat itu: "Saya menganggap penelitian Dasakung itu tidak sah dan liar karena tidak ada izin." Untunglah, Sugeng cukup bijaksana. Benar, Dasakung melanggar peraturan Mendagri tertanggal 5 Juli 1972 tentang izin survei dan riset. Tapi kepala direktorat itu tak mengambil tindakan apa pun. Peraturan itu sendiri tak menyebut-nyebut soal sanksi. Dengan kata lain, penelitian sosial di Indonesia memang diberi tempat. Ketua LIPI Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Mochtar Buchori, sendiri menghargai usaha Dasakung. Ia cuma mengingatkan agar peneliti sosial memperhatikan etika penelitian. Sebab, katanya pula, penelitian sosial berbeda dampaknya pada mas arakat dibandingkan dengan penelitian laboratorium. Soal etika itu, misalnya, cara memperoleh data harus jelas. Maksudnya, "jangan menjebak responden", hingga keterangan atau data yang diberikan sebenarnya bukan yang ingin diberikan. Tentang validitas penelitian, bagi Buchori, yang dilakukan Dasakung, mencari data lewat wawancara dan pengamatan, sudah baik. Penelitian bisa tak usah langsung bersentuhan dengan obyek atau responden. Menghitung banyaknya pengunjung pada sebuah stand di pasar malam, kata Buchori, bisa tak usah langsung menghitung. Cukup dengan menghitung bekas sepatu atau telapak kaki pengunjung. Untuk menentukan mana yang lebih menegangkan dari dua film, bisa lewat pengamatan terhadap penonton. Masalahnya kini, satu penelitian dalam lingkup terbatas, bisakah hasilnya diterapkan untuk lingkungan yang lebih luas. "Setiap penelitian kecil memang bisa dipertanyakan bila digeneralisasikan," kata Masri Singarimbun, peneliti, bekas kepala Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM. Tapi, kalau pengambilan sampel cukup baik, validitas kesimpulan pun cukup sah, kata kolumnis ini. Jadi, "Jangan sampai ada iklim orang takut menyalurkan rasa ingin tahunya," tambahnya. Maka, yang penting, kata Mochtar Buchori, "Jangan tergesa-gesa menentukan hasil penelitian itu benar apa tidak." Dengan demikian, tanggapan pihak lain sangat diperlukan. Tapi tanggapan itu pun harus berdasarkan fakta "jangan semata opini". Karena itu, penelitian sosial tak usah ditakllti. "Peneliti itu bukan mata-mata," kata salah seorang ketua LIPI ini.