Iming-Iming Dari Tim-tim

BUAT banyak pegawai negeri, Timor Timur ternyata dianggap sebagai tanah harapan. Setidaknya buat Tahan Halomoan Simatupang. "Saya ingin bekerja di Tim-Tim. Di sana kesempatan saya untuk maju lebih terbuka," kata Simatupang, yang kini memimpin Bagian Penerangan di Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Sum-Ut. Bagi Simatupang, 35, selain karena tersedianya fasilitas, bekeria di Tim-Tim memiliki daya tarik tersendiri. Antara lain: tunjangan detasering tiga bulan, tunjangan khusus 150% gaji pokok, bantuan uang pindah, perumahan sederhana, dan mendapat prioritas pindah bertugas ke daerah lain setelah bertugas paling tidak empat tahun di TimTim. "Dan lagi yang menjadi rezeki nomplok adalah kenaikan pangkat sekali dalam dua tahun. Sedap," ujar Simatupang. Kini lulusan Universitas Gadjah Mada itu berada di eselor IV. "Di Tim-Tim mungkin saya bisa masuk eselor III," tambahnya. Rekannya, Hosea Daely, 31, lulusan APDN Medan, 1982, yang menjadi pegawai di Kantor Gubernur Sum-Ut sejak 1974, sependapat. "Saya juga ingin bekerja di TimTim. Kalau saya terpilih bekerja di sana, saya bisa masuk menjadi mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tanpa tes dan batas umur," katanya. Kesempatan masuk IIP tanpa tes dan batas umur buat lulusan APDN itu memang salah satu perangsang yang ditawarkan buat mereka yang bersedia bekerja di Tim-Tim. Dan rupanya iming-iming yang menggiurkan itulah yang menyedot minat besar untuk bekerja di provinsi ke-27 itu. Adanya peminat untuk pindah kerja ke provinsi paling baru itu diawali oleh surat Gubernur Tim-Tim pada akhir Desember 1983 kepada Menteri Dalam Negeri. Disitu Gubernur Mario Carascalao menyatakan kekurangan 150 pegawai. Antara lain: seorang kepala bidang dan lima kepala seksi di Bappeda provinsi. Juga dibutuhkan 26 sarjana IIP untuk didudukkan sebagai kepala Inspektorat Wilayah dan ketua Bappeda yang akan ditempatkan di kabupaten. Juga dicari 62 mantri polisi pamong praja yang akan disebarkan di kecamatan. Menjawab surat itu, Menteri Dalam Negeri dalam suratnya 16 Maret 1984 meminta kepada gubernur Ja-Bar, Ja-Teng, Ja-Tim, Sum-Sel, Sum-Ut, dan Nusa Tenggara Barat menawarkan lowongan itu kepada bawahannya masing-masing. "Tampaknya, peminatnya cukup banyak," kata Feisal Tamin, kepala Biro Humas Depdagri. Dari Sum-Ut, misalnya, sudah tercatat 94 pegawai pemda yang melamar. Hingga April 1984, jumlah pegawai negeri yang bekerja di Tim-Tim tercatat 9.602 orang, dua pertiganya tersebar di kabupaten dan kecamatan. Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya adalah penduduk Tim-Tim sendiri. Sekitar 40% lebih pegawai negeri di sini memang masih orang-orang pendatang. Mengisinya dengan memindahkan pegawai dari provinsi lain dianggap jalan pintas. "Dengan memberi insentif yang cukup merangsang itu, diharapkan banyak yang akan mendaftar. Tentu saja ini tidak berarti putra daerah akan ditinggalkan begitu saja. Mereka juga akan diberi kesempatan masuk APDN. Saat ini belum banyak putra daerah yang berpendidikan khusus," kata Feisal Tamin.