Pengaduan di DKPP Didominasi Soal Profesionalisme

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengatakan sejak Januari hingga Desember 2018 ini lembaganya telah menangani 490 aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Perkara itu terdiri atas 333 aduan di tahap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 serta 157 aduan di tahap Pemilu 2019.

"Posisi pertama alasan pengaduan adalah prinsip profesional penyelenggara pemilu sebanyak 238 aduan atau 48,57 persen, lalu prinsip mandiri 71 aduan atau 14,5 persen, dan kepastian hukum 54 aduan atau 11 persen," kata Harjono ketika menyampaikan laporan kinerja DKPP Tahun 2018 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, kemarin.

Ada juga 14 orang yang diberhentikan dari jabatan ketua lembaga penyelenggara pemilu. Pengaduan ke DKPP terbanyak berasal dari Provinsi Papua, disusul Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan pihaknya menanggapi laporan ini sebagai bahan untuk perbaikan. Bawaslu, kata dia, akan melakukan introspeksi sebagai penyelenggara pemilu. Ia juga menyatakan telah menekankan jajarannya di kabupaten, provinsi, hingga tempat pemungutan suara untuk menjaga integritas.

Dia mengatakan banyaknya laporan ke DKPP disebabkan pada masa kampanye banyak potensi pelanggaran. "Mungkin ada pihak yang menganggap kami tidak adil, lalu diadukan," ujarnya.