Pengamat Sarankan Jokowi Abaikan Tekanan PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin memprediksi, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK. Alasannya adalah kencangnya penolakan rakyat dan mahasiswa terhadap revisi UU KPK.

"Tak ada jalan lain bagi Presiden selain mengeluarkan Perppu. Karena jika Perpu tidak dikeluarkan, maka akan terjadi demonstrasi besar-besaran lagi dari para mahasiswa. Dan itu akan mendelegitimasi kekuasaan Jokowi," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2019.

Demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang berskala besar dinilai bisa menggoyang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Untuk itu, Ujang menilai, bekas Wali Kota Solo itu lebih baik mengabaikan PDIP dalam hal ini. "Mengabaikan PDIP itu mudarat-nya kecil, kalau mengabaikan rakyat, mudarat-nya besar. Jokowi bisa goyang," ujar dia.

Seperti diketahui, PDIP melempar sinyal keras tidak setuju jika Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. "Mengubah undang-undang dengan Perpu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Harus Kristiyanto lewat keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

Lebih keras, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyebut Presiden tak menghormati DPR jika menerbitkan Perpu. Menurut Sekretaris Fraksi PDIP di DPR tersebut, sudah ada mekanisme uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi bagi mereka yang menolak revisi UU KPK.