Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik Univesitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai rencana pelantikan kepala daerah yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk resentralisasi dan menguatkan posisi tawar pemerintah pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pengubahan posisi tawar ini agar setiap program prioritas Prabowo di daerah dapat diawasi langsung dari pemerintah pusat. Firman melihat cara ini dilakukan agar setiap program unggulan Prabowo tidak ada hambatan.
"Namun tidak cukup hanya dengan pelantikan saja, lebih akan ditentukan oleh relasi politik yang dibangun pascapelantikan," kata Firman ketika dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 7 Februari 2025.
Selain program, Firman juga menganggap pengubahan relasi dari pemerintah daerah ke pusat juga menyangkut pada anggaran. Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai anggaran cukup sensitif seiring adanya aturan baru soal efisiensi anggaran.
"Contohnya dalam hal anggaran pusat yang ditransfer ke daerah, seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus," ujar Firman.
Mengenai regulasi efisiensi anggaran, Prabowo telah memberi instruksi kepada kementerian dan lembaga agar menghemat anggaran tahun 2025. Penghematan anggaran tersebut ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun.
Perintah Prabowo tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesien Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025.
Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.
Dari 16 pos belanja itu, di antaranya alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang masing-masing dipangkas sebesar 90 persen serta 56,9 persen. "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2025.
Foto 
