Seberapa Besar Faktor dan Pengaruh Jokowi dalam Pilkada Serentak

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan kunjungan Presiden Jokowi sehari setelah hari raya Idul Fitri memang tak menafikan jika disebut sebagai upaya untuk meredakan perseteruan setelah pemberian surat tugas kepada Bobby untuk maju dalam pilkada Sumatera Utara. Sebab, menurut Agung, setelah Presiden Jokowi berkunjung ke Medan, perseteruan antara Ijeck dan Bobby, yang sempat menyatakan permohonan maaf, tiba-tiba mereda. 

Bobby meminta maaf soal kehadirannya dalam acara pengarahan calon kepala daerah pada 5-6 April lalu di DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Ia meminta maaf jika hal tersebut menyinggung DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan ketuanya, Musa Rajekshah alias Ijeck. 

Menurut Agung, Jokowi, dengan jabatannya sebagai orang nomor satu di Republik ini, tentu memiliki akses dan relasi khusus dengan ketua umum partai, salah satunya Golkar. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju, kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Pengaruh Presiden cukup kuat. Apalagi ketua umum partai ada di kabinetnya dan menjadi pengusung pasangan calon presiden Prabowo-Gibran dalam pilpres,” kata Agung.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan hal serupa. Menurut dia, pengaruh Presiden Jokowi dinilai kian kuat setelah pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2024. Jokowi disebut meng-endorse pasangan ini dengan menyatakan akan cawe-cawe dalam Pemilihan Umum 2024. 

Kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024, Usep melanjutkan, mau tidak mau membuat pengaruh Jokowi kian besar. Apalagi para ketua umum partai yang menjadi menteri di kabinetnya menjadi pendukung Gibran, anak sulung Jokowi. “Sehingga tidak aneh jika perseteruan DPP Golkar bisa mereda dan memberikan jalan bagi Bobby,” ujar Usep.

Seorang politikus Golkar mengamini ihwal kuatnya pengaruh Presiden Jokowi. Menurut dia, dengan adanya relasi birokrasi di antara Ketua Umum Partai Golkar dan Presiden, tidak mengherankan jika Airlangga mau memberikan lampu hijau untuk Bobby maju dalam pilkada Sumatera Utara, meski Ijeck telah lebih dulu digadang-gadang menjadi calon kuat. “Apalagi menjelang musyawarah nasional partai. Naif jika Ketua Umum menolak permintaan dan bantuan dari Presiden,” ucap politikus ini. “Apalagi Bobby sendiri belum berstatus kader Partai Golkar.”

Adapun Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat dimintai konfirmasi dan tanggapan, menampik anggapan ihwal adanya cawe-cawe Presiden Jokowi ihwal pencalonan Bobby dalam pilkada Sumatera Utara. Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Pemerintahan itu mengatakan Golkar tidak serta-merta menunjuk bakal calon untuk diusung maju, melainkan dipilih melalui proses penjaringan. 

Ahmad Doli mengatakan terdapat 1.203 nama calon yang dilihat elektabilitasnya. Saat ini proses penjaringan sudah memasuki tahap ketiga, yaitu survei bakal calon yang laik. “Dari 1.023 nama itulah nama Ijeck dan Bobby menjadi bakal calon yang terus dicermati partai,” ujarnya.

Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan kunjungan Jokowi ke Kota Medan pada 11 April lalu merupakan kunjungan Presiden untuk bersilaturahmi dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat di sana. Ari menjelaskan, Presiden Jokowi pada tahun lalu merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah. Tahun ini, di hari pertama Lebaran pada 10 April lalu, Jokowi bersama keluarga di Jakarta menggelar open house bagi masyarakat. Kemudian, pada hari kedua Lebaran, Jokowi mengunjungi anak-cucunya di Medan.

Dihubungi secara terpisah, peneliti senior pada Pusat Riset dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan lampu hijau yang diberikan pengurus pusat partai beringin kepada Bobby untuk maju dalam pilkada Sumatera Utara ditengarai erat berkaitan dengan kemungkinan langkah Presiden selanjutnya. Jokowi, kata dia, tentu telah memiliki berbagai rencana setelah memutuskan berseberangan dengan PDIP. Apalagi soal kemungkinan dipecat dari partai berlambang kepala banteng itu.

Menurut Siti, sekalipun Presiden Jokowi dipecat, hal terbaik yang mesti dilakukan untuk mempertahankan pengaruhnya adalah mencari pijakan baru dengan bergabung ke partai yang sekaliber dengan PDIP. Pilihannya ada dua, yaitu Golkar dan Gerindra. “Dan ini terjadi, Presiden dipecat. Sementara itu, Golkar sejak dulu sudah membuka pintu. Artinya, pengaruh Presiden tetap terjaga untuk berkuasa,” ujar Siti Zuhro.

Usep Saepul Ahyar mengatakan, dengan klaim yang kerap dinyatakan Golkar bahwa Presiden Jokowi merupakan bagian dari partai beringin, hal tersebut justru membuat adanya hubungan untung-rugi. Golkar sebagai pihak yang menginginkan Jokowi bergabung diuntungkan karena basis konstituen Jokowi akan beralih ke partai beringin. “PDIP justru merugi karena kehilangan basis konstituennya,” ujar Usep.

Pada Rabu lalu, saat menghadiri prosesi penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU, Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi dan Gibran dianggap sudah masuk keluarga besar Golkar. Airlangga menyebutkan Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa. Karena itu, kepastian status Jokowi dan Gibran sebagai kader partai tinggal menunggu pengesahan resmi. “Pak Presiden, Pak Jokowi, jelas adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Golkar selama dua periode kepemimpinan beliau,” kata Airlangga.

Begitu pula Gibran saat diusung sebagai menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, Menurut Airlangga, hal tersebut merupakan mandat partai beringin yang diperoleh melalui mekanisme rapat pimpinan nasional partai.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep ditemani istrinya, Erina Gudono, saat pembagian bahan pokok tebus murah di Limo, Depok, Jawa Barat, 17 Januari 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Selain Bobby, deretan anggota keluarga Presiden Jokowi yang direncanakan maju dalam pilkada adalah anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono. Kaesang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang direncanakan maju dalam pilkada Jakarta. Sementara itu, Erina disebut-sebut bakal diusung maju dalam pemilihan bupati di Sleman, Yogyakarta, oleh Partai Gerindra.

Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta William Aditya Sarana mengatakan Kaesang disebut menjadi salah satu nama calon yang direncanakan diusung PSI untuk maju dalam pilkada Jakarta pada November mendatang. Adapun satu nama lainnya adalah Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Nantinya, kata William, jika Kaesang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon, PSI tidak segan-segan segera mengusungnya. “Kaesang sosok figur yang tepat,” kata William.

Grace diusung PSI setelah mempertimbangkan raihan suaranya saat pemilihan legislatif 2024. Grace, yang diplot di daerah pemilihan Jakarta III, memperoleh 193.556 suara. Hal ini membuktikan bahwa Grace dipercaya oleh warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. “Dari perolehan suara Sis Grace yang luar biasa itu, kepercayaan masyarakat Jakarta lumayan besar,” ujarnya.

Pengaruh Buruk bagi Demokrasi

Agung Baskoro mengatakan besarnya pengaruh Presiden Jokowi dalam pilkada dinilai bisa berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi. Sebab, kemenangan yang diperoleh para anggota keluarga Presiden dinilai bakal menjadi bumerang bagi nama baik Presiden setelah lengser. “Label terhadap Presiden Jokowi akan sangat buruk karena dinilai haus kekuasaan,” ujar Agung.

Meski begitu, menurut dia, pemberian label negatif tidak mampu menghentikan peluang menang keluarga Presiden dalam pilkada. Di Sumatera Utara, misalnya, kata Agung, memang dibutuhkan nama-nama besar selain mantan Gubernur Edy Rahmayadi untuk menandingi pencalonan Bobby. 

Dia mengatakan, untuk pilkada di Sumatera Utara, PDIP mesti berkoalisi dengan partai lain. Sebab, saat ini Golkar bisa dikatakan mendominasi wilayah tersebut. Adapun untuk pilkada Jakarta, Agung mengatakan pencalonan Kaesang tidak berarti secara signifikan. “Ada sejumlah nama besar yang berkontestasi, seperti Anies dan Ridwan Kamil.”

Adapun Siti Zuhro mengatakan adanya kemungkinan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pilkada 2024 mesti menjadi alarm bagi lawan politiknya. Sebab, sekalipun Presiden memasuki masa purnatugas, pengaruh yang dimilikinya setelah membantu pemenangan Prabowo-Gibran menjadi amat kuat. “PDIP harus mencari koalisi untuk memenangkan Edy di Sumatera Utara,” kata Siti.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto belum menjawab pertanyaan Tempo ihwal persiapan PDIP dalam menghadapi pilkada, khususnya di Sumatera Utara. Hingga semalam, pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp mereka hanya menunjukkan notifikasi terkirim.