Perselisihan Sesama Kader

"PENYAKIT" PPP: kemelut, ternyata menghinggapi Kadinda (Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah) Jakarta Raya. Selama hampir sebulan ini, pertikaian berkecamuk di organisasi dengan sekitar 9.000 anggota itu. Awal peristiwa adalah Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 Kadinda Jaya 17-19 Mei, yang diselenggarakan di hotel Horison, Jakarta. Musda yang bertujuan membentuk DPH (dewan pengurus harian) periode 1985-1988. Lima formatir terpilih dalam musda tersebut: Suwoto Sukendar, Abusaeri, Sahala Simanjuntak, Erwin Pohe, dan Kusumo Hardjo. Dalam sidang formatir 20 Mei, Suwoto ternyata terpilih kembali menjadi ketua umum dan Abusaeri sebagai wakil ketua umum I. Mendadak, pada 31 Mei, Suwoto menyerahkan surat pengunduran diri, yang ditandatangani tanggal 23 Mei. Menurut sebuah sumber, surat pengunduran diri Suwoto sebetulnya telah ditandatananinya pada 20 Mei. Kabarnya, di antara kelima formatir ada kesepakatan untuk memilih Suwoto sebagai ketua umum "demi menjaga kehormatannya", tapi ia kemudian harus mengundurkan diri. Sebab, bila di antara formatir diadakan pemungutan suara, Abusaeri - yang didukung Erwin Pohe dan Kusumo Hardjo - jelas akan terpilih sebagai ketua umum. Lalu mulai berkobarlah pertikaian itu. Pada 3I Mei, dewan pengurus harian (DPH) Kadinda Jaya, yang terbentuk pada 27 Mei, mengadakan sidang untuk menentukan pengganti Suwoto. "Secara bulat 16 dari 18 anggota DPH yang hadir memilih saya sebagai ketua umum," tutur Abusaeri. Keputusan ini pun dituangkan dalam suatu keputusan yang ditandatangani Abusaeri. Rupanya, keputusan ini menimbulkan persoalan. Sejumlsh anggota mempersoalkan, sesuai atau tidaknya keputusan ini dengan AD/ART Kadin. Ada yang berpendapat, seharusnya bukan Abusaeri yang menandatangani keputusan yang mengangkat dirinya sendiri menjadi ketua umum itu. Pengangkatan Abusaeri sebetulnya sesuai dengan peraturan karena, menurut ART Kadin pasal 27, jika ketua umum tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir periode kepengurusan, maka salah seorang wakil ketua umum dengan sendirinya akan menjadi penjabat ketua umum. Jika sisa periode kepengurusan yang lowong itu satu setengah tahun atau lebih, wakil ketua umum yang menjadi penjabat ketua umum itu dapat disebut sebagai ketua umum definitif, dan masa jabatannya dinilai sebagai satu periode jabatan kepengurusan. Tapi kemudian muncul gejolak baru. Pada 8 Juni keluar surat keputusan yang ditandatangani 14 anggota DPH, termasuk Ketua Umum Abusaeri memecat Sahala Simanjuntak sebagai wakil ketua umum Il dengan, alasan "tidak bisa bekerja sama dan sedang mengalami permasalahan dalam kemelut PT President Taxi". Sahala Simanjuntak dengan sendirinya berang. "Saya dipilih oleh Musda, baik sebagai anggota tim formatir maupun wakil ketua umum II. Tak ada hak dan kekuasaan DPH Kadin Jaya untuk memecat saya," ujarnya. Namun, Abusaeri menjelaskan. Rapat khusus DPH Kadinda Jaya pada 7 Juni diadakan untuk membicarakan dua hal. Pertama, surat Gapensi yang meminta agar Erwin Pohe ditarik dari DPH karena dianggap tidak mewakili Gapensi. Kedua, surat dari PT President Taxi yang ditandatangani direktur utamanya, yang menyatakan bahwa komisaris utama Sahala Simanjuntak ditarik wewenangnya sebagai wakil perusahaan itu. Dalam rapat itu, surat Gapensi dianggap gugur karena Erwin dinilai hanya mewakili perusahaannya. Tatkala membicarakan surat kedua, timbulah ketegangan. "Pada saat itu dengan sangat keras Sahala Simanjuntak mengatakan bahwa sidang tidak berhak membicarakan pribadi dan perusahaannya karena itu merupakan masalah intern," tutur Abusaeri pekan lalu. Menurut Abu, Sahala kemudian meninggalkan sidang. "Melihat itu, 14 anggota DPH yang hadir, yang semula tidak bermaksud memberhentikannya, secara bulat mengambil keputusan bahwa Sahala Simanjuntak tidak bisa diajak bekerja sama dan harus diberhentikan," kata Abusaeri, yang memimpin sejumlah perusahaan dan juga anggota DPR dari FKP ini. Perang SK pun terjadi. Pada 10Juni, Sahala Simanjuntak yang menyebut dirinya wakil ketua umum ganti memecat Abusaeri. SK ini memakai kertas berkop dan stempel Kadinda Jaya, yang entah dari mana didapatnya. Pada hari yang sama, empat pengurus Kadin Jaya Tingkat Il (Jakarta Pusat, Timur, Selatan, dan Utara) menyerukan agar Kadin Jaya segera mengadakan musda luar biasa. Seruan yang sebagian besar penanda tangannya adalah wakil ketua itu juga menyatakan menolak pengunduran diri Suwoto Sukendar dan menolak pengangkatan diri sendiri Abusaeri sebagai ketua umum. Abusaeri tampaknya tak peduli dengan seruan itu. "Sampai sekarang belum ada satu surat dari Kadinda Tingkat II Jakarta yang meminta musda luar biasa," katanya. Kepada Praginanto dari TEMPO, ia menunjukkan surat resmi Kadinda Jakarta Utara tertanggal 12 Juni, yang menyatakan tidak pernah mengusulkan musda luar biasa. "Sebentar lagi pernyataan serupa dari empat kadinda lain pasti muncul," ujarnya optimistis. Kedudukan Abusaeri tampaknya kuat.Gubernur Jakarta Soeprapto, selaku pelindung Kadin Jaya, pekan lalu menyatakan, kedudukan Abusaeri sebagai pimpinan tertinggi Kadin Jaya sah. Kadin Pusat juga memihak Abusaeri. "Bagi saya, sekarang sudah jelas: sekarang ini ketua umum Kadin Jaya adalah Abusaeri," ujar Sukamdani Sahid Gitosardjono, ketua umum Kadin Pusat. SK pengukuhannya, katanya, sudah dikeluarkannya. Tapi Sahala, tampaknya, bukannya tanpa pendukung. Suwoto, misalnya, tampaknya membela Sahala. Ia menganggap pemecatan Sahala tidak perlu, dan hal itu justru membuat situasi makin panas. Keluarnya Sahala dari rapat bisa dimengerti pensiunan marsekal ini. "Wajar kalau orang yang didesak terus dan tidak diberi kesempatan membela diri lalu meninggalkan rapat." Toh, tampaknya kemelut di Kadin Jaya akan mereda. Kamis pekan lalu, di Gedung Juang, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, DPD Golkar DKI Jaya mengadakan pertemuan, yang dihadiri sekitar 200 orang. Kabarnya, dalam pertemuan yang juga dihadiri Abusaeri dan Sahala Simanjuntak itu di putuskan bahwa kemelut yang terjadi sekarang adalah "perselisihan intern sesama kader Golkar". Semua pihak kini dilarang mengeluarkan pernyataan sendiri, dan harus menyalurkannya lewat DPD Golkar. Susanto Pudjomartono